.webp)
Selain BPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan mengaudit sisa tagihan asuransi itu. Setelah diaudit, Departemen Kesehatan akan membayar tagihannya.
"Untuk 2007 akan diaudit verifikasinya," kata Irjen Depkes Faiq Bahfen dalam jumpa pers di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (26/3/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari hasil itu, tampaknya ada hal yang harus diteliti seperti dana pelayanan langsung dan tidak langsung yang dicampur serta tidak sesuai dengan penggunaanya," urai Faiq.
Contoh lainnya, di RS Jiwa ada pasien yang sudah sembuh namun masih saja dirawat di RS, dan pembiayaannya dibebankan ke Askeskin. "Bebannya sampai Rp 1 miliar. Selain itu ada pajak yang harusnya disetor ternyata belum disetor," imbuh dia.
Faiq mengatakan memang belum seluruhnya yang diaudit. Depkes sudah mengambil sampel mengaudit di 31 kabupaten kota di 11 provinsi, dan 62 puskesmas. "Yang diklarifikasi itu apa betul hasil verifikasi dengan utang Rp 1,117 triliun," tutur dia.
Selain itu, untuk mengauditnya verifikasi secara keseluruhan, Depkes membentuk 33 tim yang tersebar di 33 provinsi. "Mudah-mudahan April hingga Juni sudah selesai," ujar dia.
Sementara Menkes Siti Fadilah Supari menguraikan beberapa tunggakan Askeskin pada 2005 sebesar Rp 73 jutar, pada 2006 Rp 1,1 miliar.
"Ada juga Rp 68 miliar yang masih ditelusuri. Dan yang tidak diketahui tahunnya kapan sekitar Rp 4,5 miliar. Itu artinya kerja kita sangat berat," ujar Menkes.
Bahkan ada contoh yang mencolok sehingga perlu dilakukan audit seperti laporan dari PT Askes mengenai data operasi patah tulang yang mencapai 18.428 kasus. Padahal pada tahun 2006 hanya 2.744 kasus.
"Ini apa ada virus yang bikin tulang patah? Yang ngaco dokternya apa verifikasinya?" cetus Menkes.
(mly/ddn)
