Pemerintah Kaji Kenaikan BBM

Jakarta - Pemerintah akhirnya akan mengkaji kenaikan BBM seperti usulan Kadin yang disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah akan membuat usulan Kadin sebagai bahan pertimbangan.

"Saya minta agar usulan Kadin kemarin menjadi bahan referensi kali ini. Tolong dikaji seberapa jauh seberapa jauh bisa diimplementasikan," kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.

Ia menyampaikannya dalam sambutan membuka seminar mengenai kenaikan harga minyak di kantor Dirjen Migas, Plaza Centris, Jakarta, Rabu (30/4/2008).

Menurut Purnomo, saat ini sebenarnya pemerintah sudah memiliki banyak peraturan di bidang BBM dan listrik. Bahkan berbagai metode sudah ada yang diterapkan.

Misalkan saja Propenas yang targetnya menghapus subsidi pada 2004, floating price policy, tarif regional untuk listrik, dan lain-lain.

"Tapi tetap saja, yang paling berat buntutnya adalah keputusan politik," katanya.

Program Smart Card

Sementara Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan apapun mengenai penerapan skenario smart card.
 
"Kita belum memutuskan apapun. Masih menunggu dari pemerintah," kata dia.

Apalagi dengan kenaikan harga minyak yang terjadi terus menerus, berbagai kebijakan penyesuaian harga menjadi tidak berdampak signifikan.

"Kalau kita naikkan harga segini, harga minyak naik lebih cepat lagi. Terus begitu. Makanya pusing juga, nih jadi menteri energi," kata Purnomo.
(lih/ddn)