Incar KS, Mittal & BlueScope Paparkan Jurus ke BUMN

Jakarta - Perusahaan baja kelas dunia ArcelorMittal dan BlueScope International terus melakukan lobi ke pemerintah untuk mendapatkan saham PT Krakatau Steel (Persero) yang dijual melalui mitra strategis.

Mittal dan BlueScope memperlihatkan keseriusannya dengan melakukan presentasi di depan Menneg BUMN Sofyan Djalil, di gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (8/5/2008).

Presentasi Mittal yang merupakan perusahaan asal India dilakukan pukul 13.00 WIB. Sedangkan BlueScope yang berbasis di Australia melakukan presentasi setelah Mittal.

Kedua perusahaan baja raksasa ini juga melakukan banyak kegiatan dalam kedatangan sejumlah pemimpin perusahaannya di Indonesia. BlueScope misalnya menemui Menteri Perindustrian Fahmi Idris pada pukul 10.00 WIB, Kamis ini.

Sedangkan Mittal selain melakukan presentasi dengan kementerian BUMN, rencananya akan melakukan media briefing pada Kamis sore nanti. Untuk menunjukkan keseriusannya, Lakshmi Mittal, Presiden dan CEO ArcelorMittal, telah menghadap langsung Presiden SBY pada beberapa waktu lalu.

Selain dua investor itu, ada juga Tata Steel Ltd yang sudah menyampaikan minatnya untuk mendapatkan kepemilikan PT Krakatau Steel. Tata juga sudah mengirimkan surat ke Menperin pada 29 Maret 2008. Sebenarnya Tata juga dijadwalkan bertemu dengan wakil pemegang saham pemerintah bersamaan dengan Mittal dan BlueScope.

Meski rencana strategic partner KS menuai sejumlah pro-kontra di dalam negeri namun para investor tersebut terlihat tidak terlalu meributkannya. Penolakan penjualan KS lebih banyak disuarakan oleh Komisaris Utama KS Taufiequrachman Ruki dan juga manajemen.

Ruki menilai, wajar jika asing begitu berminat terhadap KS karena perusahaan ini sangat potensial dan mulai menunjukkan perbaikan kinerja setelah dihantam krisis tahun 1999. Tapi Ruki tidak setuju jika privatisasi dilakukan melalui mitra strategis. Penjualan saham melalui IPO dinilai Ruki paling masuk akal, karena pembelinya tidak didominasi satu pihak.

Namun kini bola ada di tangan pemerintah dan DPR, apakah penjualan KS harus dilakukan melalui strategic partner atau IPO. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana nasib industri baja nasional apakah lebih baik atau tidak dengan masuknya investor asing. (ir/qom)