DPR Tunggu Pembahasan APBN-P Jilid Kedua

Jakarta - Rencana kenaikan BBM sebesar 28,7 persen akan memaksa pemerintah dan DPR melakukan perubahan APBN-P 2008 kembali. DPR pun menunggu amandemen UU APBN dari pemerintah.

"Ya kita tunggu saja," ujar Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ramson Siagian ketika dihubungi detikFinance, Kamis (22/5/2008).

DPR sebelumnya meminta rapat konsultasi dengan Presiden SBY menyusul kenaikan BBM ini. Namun rapat pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi DPR menyepakati untuk membatalkan rencana rapat konsultasi DPR itu.

Alasan pembatalan rapat konsultasi itu karena DPR tidak dalam posisi menerima atau menolak kenaikan harga BBM.

Ramson juga menolak wacana dari Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang meminta penggunaan lifting energi dalam asumsi APBN.

Lifting energi yaitu gabungan lifting minyak mentah 927.000 barel per hari, dan gas bumi 1,5 juta barel per hari setara minyak, dan batubara 2 juta barel per hari setara minyak, sehingga totalnya menjadi 4,427 juta barel per hari setara minyak untuk digunakan sebagai asumsi dalam APBN.

"Ini tidak tepat dan ngaco, karena asumsi lifting minyak mentah masuk di APBN untuk sabagai dasar perhitungan penerimaan negara dari minyak di APBN baik penerimaan bukan pajak (PNBP) maupun penerimaan dari PPh dari minyak," ujarnya.

Menurut Ramson, di dalam APBN akan terkait penerimaan negara artinya terkait nominal uang hasil lifting energi tersebut yang bisa masuk sebagai penerimaan negara.

Jika lifting energi itu masuk dalam APBN maka dalam waktu singkat utang-utang Indonesia bisa terbayar dan APBN mantap.

"Jadi usulan mengunakan lifting energi dalam APBN tidak realistis, hanya pengalihan opini karena penurunan yang drastis lifting minyak sejak tahun 2005, dan tidak tercapainya apa yang dikemukakan pemerintah pada tahun 2005 kalau pada 2008 lifting minyak akan mencapai 1,2 juta barel per hari hari menyusul berjalannya eksploitasi Blok Cepu," pungkasnya.
(ddn/qom)