BBM Naik Anggaran Pemerintah Makin Diperketat

Jakarta - Selain menaikkan BBM, untuk mengurangi beban anggaran pemerintah telah melakukan serangkaian kebijakan. Peningkatan penerimaan dan efisiensi di 2 BUMN penyedot subsidi besar yakni Pertamina dan PLN akan ditingkatkan.

Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam jumpa pers kenaikan BBM di Graha Sawala, Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (23/5/2008).

Langkah yang telah dilakukan pemerintah antara lain pemotongan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 30,3 triliun.

"Pemerintah juga melakukan penghematan lebih lanjut dari perjalanan dinas, banyak ekonom yang minta agar maksimalisasi dari efisiensi PLN dan Pertamina karena 2 BUMN ini akan mengelola subsidi hampir Rp 200 triliun," ujarnya.

Untuk PLN tahun ini dari berbagai efisiensi yang dilakukan maka penurunan biaya public service obligation (PSO) sebanyak 5 triliun, dan dari efisiensi Pertamina akan menurunkan biaya PSO Rp 7 triliun.

Pemerintah juga menargetkan penerimaan negara Rp 20 triliun dari intensifikasi PPh di sektor-sektor yang tengah mengalami booming harga seperti sektor pertambangan dan perkebunan.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah akan mengenakan Pajak Ekspor (PE), dana yang ditargetkan terkumpul sekitar Rp 1 triliun per bulan. Intensifikasi kantor pajak dan bea cukai pun tetap dilakukan

Pemerintah akan menerima windfall profit dari penerimaan migas sekitar Rp 41 triliun.

"PPh migas kita akan ditingkatkan dari Rp 53 triliun menjadi Rp 61,4 triliun
sedangkan penerimaan negara bukan migas Rp 182 triliun akan menjadi Rp 216 triliun," ujarnya. (ddn/ir)