Tebas Biaya Ekonomi Tinggi!

Tebas Biaya Ekonomi Tinggi!

- detikFinance
Senin, 02 Jun 2008 09:57 WIB
Tebas Biaya Ekonomi Tinggi!
Jakarta - Pengusaha makanan mendesak pemerintah segera melakukan tindakan nyata menghilangkan high cost economy logistic di Indonesia sebagai kompensasi kenaikan BBM.

Pasalnya, sebelum ada kenaikan BBM saja, Indonesia sudah kehilangan daya saingnya karena tingginya biaya logistik di Indonesia.

Berdasarkan hasil temuan Asia Foundation dan LPEM UI mengenai rugi biaya transportasi barang di Indonesia yang dilakukan pada Oktober-Desember 2006. Biaya operasional di Indonesia mencapai Rp 3.093 per kilometer atau US$ 0,34 per km. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata di Asia yang hanya US$ 0,22 per kilometer seperti halnya di Malaysia, Thailand dan Vietnam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Demikian dikatakan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Dharmawan saat dihubungi detikFinance, Senin (2/6/2008).

"Kalau pengusaha Indonesia harus bayar BBM internasional untuk logistiknya seharusnya ada upaya keras pemerintah untuk mengurangi beban high cost transportation and distribution," ujar Thomas.

Saat ini saja tutur Thomas, untuk membeli jeruk Medan mencapai Rp 18.210 per kg padahal jeruk impor harganya hanya Rp 13.000. Kalau begini, tegasnya, konsumen memilih beli produk impor karena lebih murah. Dia juga mencontohkan masyarakat lebih suka pir yang harganya lebih murah karena impor dari Australia.

Dia memprediksi semakin ke depan jumlah makanan impor lebih tinggi. Dia mencontohkan pada tahun 2006 impor makanan olahan US$ 217 juta dan tahun 2007 naik menjadi US$ 1,951 miliar.

Sedangkan makanan primer untuk bahan baku industri contohnya kedelai pada tahun 2006 mencapai Rp 1,373 triliun dan tahun 2007 mencapai Rp 2 triliun.

Di Indonesia itu masih ditambah dengan adanya pungli dan pajak daerah dan retribusi sehingga biaya logistik di Indonesia merupakan 14% dari total biaya produksi.

Empat masalah utama yang juga menyebabkan barang transportasi menjadi mahal yakni kualitas jalan rendah, topografi sulit, peraturan dan perizinan serta retribusi daerah, jembatan timbang dan kelebihan muatan serta pungutan muatan. (ir/ddn)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads