.webp)
Skenario kedua, dengan memperhitungkan penerapan smart card, kuota BBM subsidi menjadi 29,033 juta KL. Artinya, penghematan yang bisa dihimpun dari program smart card adalah sebanyak 9,820 juta KL dalam setahun penerapan.
Demikian dipaparkan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (2/6/2008) malam.
"Asumsinya, smart card diberlakukan mulai 1 Januari 2009 di Jawa-Bali, lalu diperluas secara nasional pada bulan Juli 2009," katanya.
Jika tanpa penggunaan smart card alokasi premium mencapai 20,444 juta KL, alokasi solar sebanyak 12,605 juta KL, alokasi minyak tanah sebesar 5,804 juta KL.
Namun jika menggunakan smart card, maka alokasi premium turun menjadi 15,435 juta KL, alokasi solar turun menjadi 7,794 juta KL, dan alokasi kerosine tetap 5,804 juta KL.
Asumsinya, smart card diberikan pada kendaraan umum dan motor, kecuali motor gede. Dan juga, konsumsi BBM subsidi ini terbanyak terjadi di wilayah Jawa Bali (65%) dan sisanya (35%) di luar Jawa Bali.
Tubagus menyampaikan, saat ini pengadaan smart card masih dalam persiapan. Seperti diketahui, alokasi dana untuk pengadaan smart card ini sebesar Rp 300 miliar.
"Namun kita berusaha untuk menekan bujett ini. Seperti, daripada kalau kita beli, sewa akan jauh lebih murah. Karena cardreader-nya kan butuh banyak. Selain itu kita juga mencoba kemungkinan bekerjasama dengan pihak lain seperti perbankan, daripada membangun sistem sendiri," jelasnya.
(lih/qom)
