Pemda yang Lelang Wilayah Panas Bumi akan Ditegur

Jakarta - Pemerintah pusat akan menegur pemda-pemda yang belum juga menggelar lelang wilayah kerja panas bumi di lokasinya. Jika terus membandel, mekanisme lelang akan dikembalikan ke pemerintah pusat pada putara lelang tahun depan.
 
Direktur Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah Sugiharto Harsoprayitno menjelaskan, pemerintah akan melayangkan surat teguran dalam waktu dekat.
 
"Sudah diperingatkan sekali dua kali, tapi belum beres juga. Kita akan tegur lagi, supaya bisa cepat," katanya disela Arab Asian Financial Forum di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (6/6/2008).
 
Saat ini ada sembilan wilayah kerja panas bumi yang proses pelelangannya diserahkan ke pemerintah daerah. Sembilan wilayah kerja itu berlokasi di :

1. Seulawah Agam, Aceh Besar
2. Jailolo, Halmahera Barat,
3. Telaga Ngebel, Ponorogo-Madiun, Jawa Timur
4. Gunung Ungaran, Semarang-Kendal, Jawa Tengah
5. Gunung Tampomas, Sumedang-Subang, Jawa Barat
6. Cisolok-Cisukarame, Jawa Barat
7. Daratei Todabelu Mataloko, NTT
8. Tangkuban Perahu, Jawa Barat
9. Sekincou-souh, Lampung.

 
Hingga saat ini, baru Jawa Barat yang paling maju proses lelangnya. Sementara untuk pemda yang lain, Sugiharto memperingatkan, jika pemda-pemda tak kunjung melelang wilayah kerja panas bumi maka pemerintah pusat akan mengambil alih.
 
"Kalau begini terus, tahun depan dilelang di pusat saja. Baru proses perizinannya di daerah," kata Sugiharto.
 
Pemerintah pusat menginginkan lelang-lelang tersebut bisa diselesaikan tahun ini. Sehingga dalam dua atau tiga tahun kedepan sudah bisa berproduksi.
 
"Jadi listriknya bisa masuk sekitar 2011, pas untuk program 10.000 MW kedua itu," tegasnya.

(lih/qom)