Hal itu dijelaskan Counsellor Head of Economic and Trade Section Europian Union Delegation of the European Commission to Indonesia and Brunei Darussalam Andreas Julin usai bertemu dengan Menteri Perhubungan di Gedung Departemen Perhubungan, Jakarta, Jumat (13/6/2008).
"Yang bisa saya katakan secara umum adalah kemajuan-kemajuan di bidang keamanan. Karena kami sangat fokus agar Indonesia mengikuti aturan-aturan internasional soal keamanan. Itulah mengapa kami sempat melarang penerbangan Indonesia, karena tidak mengikuti standar-standar penerbangan," katanya.
Ia menjelaskan, permasalahan utama dunia penerbangan di Indonesia terletak di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJU). DJU dianggap tidak bisa memastikan para perusahaan penerbangan untuk memenuhi standar-standar internasional.
"Intinya kami fokus bagaimana agar DJPU, seperti halnya di AS, Thailand, dan negara lainnya bisa memastikan kalau semua perusahaan penerbangan mengikuti aturan. Kelemahan utama Indonesia adalah DJPU belum benar-benar bisa melakukan ini," ujarnya.
Untuk itulah, saat ini yang menjadi perhatian UE, adalah bagaimana DJPU membuat standar-standar yang memang bisa diterima secara internasional sekaligus penerapannya.
"Memang sejauh ini DJPU sudah bekerja keras, dan perusahaan penerbangan juga harus ikut bertanggung jawab. Seperti yang dilakukan Garuda dan penerbangan lainnya, sudah bagus. Tapi bagaimana agar kemajuan ini bisa berlanjut. Jadi seluruh sistem harus bekerjasama," jelasnya.
(lih/qom)










































