Agung: Batalkan Rencana PPN Listrik Rumah Tangga

Jakarta - Pemerintah diminta membatalkan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada konsumen listrik rumah tangga. Disaat masyarakat sedang sulit ini, Agung berharap pemerintah tidak menambah beban mereka.

"Sekarang ini rakyat kita sedang susah, akibat dari dampak kenaikan harga BBM. Pemerintah tidak perlu menambah beban mereka dengan mengenakkan pajak PPN listrik yang sebagian besar dari masyarakat bawah," tegas Ketua DPR HR Agung Laksono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/6/2008).

Menurut pria yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, tidak seharusnya beban PLN tersebut ditimpakan kepada konsumen lagi. Pemerintah harus mencari solusi lain yang lebih meringankan rakyat.

Agung mencontohkan, salah satunya dengan efisiensi dan penghematan energi. "Sudah banyak aspirasi masyarakat meminta setelah kenaikan harga BBM tidak perlu lagi ada kenaikan-kenaikan lain. pemerintah mengedepankan efiisiensi dan penghematan saja," ujarnya.

Agung mengusulkan langkah kongkrit agar pendapatan negara meningkat tanpa membebani rakyat. Salah satunya dengan cara menaikkan pendapatan dari pajak perusahaan-perusahaan produsen minyak dan BBM yang saat ini sedang menikmati keuntungan sangat besar akibat harga minyak dunia yang meroket.

"Adalah wajar jika windfall profit yang melonjak drastis itu, sebagian dikembalikan kepada rakyat yang sekarang ini tengah menghadapi kesulitan ekonomi," pungkasnya. (yid/ken)