IPO Paling Tepat untuk KS

Jakarta - Privatisasi PT Krakatau Steel (Persero) memang harus dilakukan melalu IPO (Initial Public Offering) agar perusahaan menjadi semakin terbuka dan transparan. Hal ini perlu dilakukan karena KS selama ini selalu menjadi lumbung dari kepentingan politik melalui parpol.

Hal ini disampaikan oleh Ismet Hasan Putro selaku Pemerhati Masalah BUMN dalam talkshow bertemakan "Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN" di sebuah restoran di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (14/6/2008).

"Saya mendukung jika BUMN itu harus diprivatisasi, tapi mekanismenya harus melalui IPO sehingga terbuka dan diawasi oleh publik. Kalau melalui strategic sales seperti untuk KS maka tidak akan mendukung industri-industri lain seperti otomotif yang bahan bakunya baja," tuturnya.

Ismet mengatakan jika industri yang strategis seperti KS dijual, maka dikemudian hari industri di Indonesia yang bahan bakunya baja akan membeli dari asing, dan industri ini akan dikuasai oleh asing.

"Contohnya seperti Indosat yang akhirnya pemerintah rugi karena nilai sahamnya melanjak tajam dan yang menikmatinya asing," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Menneg BUMN Said Didu mengatakan pemerintah sudah menyetujui untuk memilih opsi IPO pada privatisasi BUMN dengan melepas maksimal 40 persen saham KS ke pasar, namun masih menunggu persetujuan DPR.

"Dengan perkembangan kinerja KS yang semakin membaik maka kami menyetujui IPO, oleh karena itu kami sudah meminta komisaris dan direksi perseroan untuk melakukan persiapan dengan cepat sehingga begitu persetujuan DPR keluar IPO bisa langsung dilaksanakan," katanya.


Holding

Mengenai rencana pembentukan holding BUMN, Ismet juga mengatakan jumlah BUMN yang ada sekarang tidak efisien lagi sehingga menyebabkan biaya untuk membayar gaji direksi terlalu besar.

"Seperti PTPN (PT Perkebunan Nusantara) ada 14 PTPN dan masing-masing PTPN ada sekitar 14 direksi, jadi ini pemborosan, mestinya dibagi 3 saja sesuai dengan komoditas yang dikelola, lalu dibentuk holding," katanya.

Dikatakan Ismet, banyaknya BUMN seperti PTPN ini menjadikan BUMN komoditas politik, karena seringkali partai politik "memesan" anggotanya untuk menduduki direksi di BUMN tersebut. "BUMN itu selama ini menjadi kas paling besar dari parpol, dan itupun terjadi sampai dengan saat ini," jelasnya. (dnl/qom)