PLN Rombak Model Bisnis Listrik Swasta

Jakarta - PT PLN (persero) akan mengevaluasi ulang model kerjasama dengan pemasok listrik dari pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Kemampuan keuangan IPP akan dilihat sebagai poin utama.

Menurut Wakil Dirut PLN Rudiantara, rencana pengkajian ulang model bisnis dengan IPP ini merupakan tindakan menghadapi banyaknya IPP yang bermasalah dalam hal keuangan.

"Model bisnisnya akan kita review. kita menekankan pada financial game. IPP is financial game. Kita akan review dan kita pastikan financial game dalam IPP. Artinya mendahulukan kepentingan suplai ke masyarakat dengan mendahulukan kemampuan keuangan IPP," ujarnya disela keterangan pers di Kantor Pusat PLN, Jl Trunojoyo, Jakarta, Sabtu (29/6/2008).

Ia mencontohkan, saat ini ada sekitar 150 IPP. Namun yang beroperasi tidak lebih dari 50 IPP. Sisanya, sebanyak 9 IPP masih dalam tahap pembangunan, sekitar 15-20 IPP sedang dalam tahap financial closing, dan sisanya masih belum apa-apa.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro pada kesempatan yang sama juga menjelaskan, setidaknya ada dua hal yang melilit sektor IPP di Indonesia saat ini.

Pertama adalah masalah finansial. Banyak IPP yang masih tersendat karena masalah financial closing atau kendala pembayaran bahan bakar seperti yang terjadi di PLTU Cilacap.

"Ada yang kita jadwalkan tetapi justru mundur karena terlambat financial closing. Sehingga semuanya terlambat. IPP akan kita perketat lagi aturan finansial closing ini. Sebenarnya kalau bicara listrik swasta yang kita beli itu listriknya. Jadi di kami hanya urusi berapa watt yang akan dibangun dan pada harga berapa," katanya.

Masalah kedua adalah operasional. Misalkan saja masalah pasokan batubara yang merupakan bahan bakar yang sangat vital untuk keberlangsungan pembangkit.

"Mengenai batubara ini, sebenarnya ini masalah B to B (business to business).  Namun karena sudah mengganggu, makanya pemerintah turun tangan," jelasnya.

Revisi Bahan Bakar

Sementara Dirut PLN Fahmi Mochtar menyatakan, kemungkinan PLN akan mengajukan revisi alokasi bahan bakar seiring pertumbuhan konsumsi listrik yang cukup besar namun tidak didukung dengan tambahan pasokan yang signifikan.

"Memang kenyataannya pertumbuhan kita cukup tinggi. Sampai Mei pertumbuhan kelistrikan 6,8%. Artinya pembangkit listrik kita yang ada saat ini harus beroperasi lebih keras. Kalau kondisinya seperti ini, kita akan bicarakan dengan pemerintah. Karena kemungkinan menambah bahan bakar," ujarnya.

(lih/lih)