.webp)
Beberapa kendala yang membuat pemerintah memilih diam di tempat antara lain lokasi pilot project, dana pengadaan smart card, waktu, sampai politik daerah.
"Sekarang kita pause. Kalau pemerintah bilang go, kita langsung umumkan lelang. Kalau no go, kita pun sudah memikirkan itu," kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (30/6/2008).
Menurut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, saat ini pemerintah kesulitan mencari lokasi pilot project. Dua kandidat sebelumnya, yaitu Bali dan Batam, menolak rencana pilot project di daerah mereka.
Bali dan Batam dipilih karena merupakan lokasi yang tertutup sehingga bisa meminimalisir penyelundupan dari daerah lain.
Karena sulit, pernah ada wacana untuk melakukan pilot project di lokasi yang tidak tertutup seperti Jabotabek atau di Jawa Bali.
"Sekarang ini kita kesulitan soal lokasi pilot project. Bali dan Batam menolak. Memang kita pernah ada pemikiran untuk melakukannya di Jawa Bali. Tapi kan dananya besar sekali. Rp 300 miliar mana cukup," katanya.
Sementara dari sisi BPH Migas, Tubagus menambahkan, yang tersulit adalah masalah waktu. Ia mengaku hampir tidak mungkin memenuhi target pelaksanaan pada awal 2009.
"Untuk tendernya saja butuh 45 hari. Sementara pemasangannya sekitar 83 hari. Hitungan kita, memasang satu smart card sekitar 7 menit per kendaraan. Kalau pemasangan hanya di SPBU, artinya butuh 83 hari. Alternatifnya, pemasangan tidak hanya dilakukan di SPBU, tapi juga misalkan di mall, dan lain lain, itu bisa mengurangi range waktunya," jelasnya.
Masalah makin pelik karena adanya permintaan dari sejumlah pemerintah daerah yang meminta agar pelaksanaan smart card di daerah mereka ditunda sampai proses pilkada selesai.
"Ada juga pemda yang minta 'nanti saja setelah pilkada'. Yah, macam-macam lah. Yang pasti sekarang kita tunggu pemerintah saja. Go or No Go," tandasnya.
Meski begitu, Tubagus menyatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa alternatif lain sebagai pengganti program smart card.
"Konsepnya sama, demand side management. Tapi itu nanti dulu, kita tunggu pemerintah saja," ujarnya.
(lih/ddn)
