.webp)
"Memang saat ini banyak perda yang dikeluhkan para pengusaha, dan kami telah menginventarisir ada sebanyak 7.200 perda saat ini dan 28% nya atau sekitar 2.000 kami rekomendsaikan untuk direvisi," kata Menkeu Sri Mulyani.
Hal itu diungkapkan Menkeu yang juga Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dalam pidato di acara KPPOD Award (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (22/7/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami selalu memantau kinerja pemerintah daerah sehingga keluhan-keluhan dari pengusaha dapat berkurang, dan kami selalu berusaha untuk melayani masyarakat dan pengusaha semaksimal mungkin," katanya.
Mengenai penyelesaian APBN, Sri Mulyani memberikan apresiasinya karena kinerja pemda terus menunjukkan perbaikan.
"Selama 3 tahun terakhir pemda makin cepat menyelesaikan APBD-nya. Dulu 2006 masih ada daerah yang APBD baru diserahkan Oktober, pada 2007 yang paling telat menyerahkan APBD bulan Juni dan 2008 ini hampir semua selesai bulan Februari," jelas Menkeu.
Pemerintah pusat, lanjut Menkeu, sangat berharap pemda dapat selalu bekerja sama dengan pengusaha demi menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah.
Di saat yang sama, Ketua Umum KPPOD yang juga ketua umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan pengusaha seringkali dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Saya seringkali kecewa sebagai pengusaha, dengan implementasi paket kebijakan yang mengecewakan, seperti masalah listrik ini, kita harapkan ada kebijakan dari iklim usaha yang dibuat pemda. Dunia usaha akan terus mencermati kinerja pemda dalam menciptakan iklm investasi yang baik," katanya. (ir/qom)
