Pada pengendara mobil di Norwegia kini hanya bisa angkat tangan karena mahalnya mengisi bensin. Kenaikan pajak BBM membuat BBM yang harus mereka bayar semakin mahal.
"Sangat aneh: kita memiliki banyak minyak dan kita adalah negara kaya minyak. Tapi mengapa kita harus membayar sedemikian mahal," kritik Per-Arne Skjerpingstad seperti dikutip dari AFP, Senin (22/7/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara sejumlah negara sedang mendiskusikan bagaimana konsumen tidak menderita akibat lonjakan harga minyak. Namun Norwegia per 1 Juli malah menaikkan pajak hingga 0,05 kroner per liter bensin dan 0,10 kroner untuk solar. Berdasarkan polling oleh harian VG, 7 dari 10 orang Norwegia menolak kenaikan pajak itu.
"Ini bukanlah jalan keluar. Di negara seperti Norwegia, orang harus memiliki mobil. Saya membeli mobil ini karena saya akan segera menjadi seorang ayah," ujar Skjerpingstad lagi.
Pemerintah Norwegia mendapat kritikan tajam atas kenaikan pajak, yang dinilai percuma karena harga minyak sudah melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir. Dan karena pajak ini relatif rendah, maka mengubah kebiasaan konsumen tidaklah signifikan.
"Kita harus menurunkan pajak karena kita sangat beruntung menjadi eksportir minyak. Kita harus memberikan uang kembali kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmatinya," ujar Siv Jensen, pemimpin kaum oposisi Norwegia.
Sementara pemerintah Norwegia beralasan, kenaikan pajak BBM ini merupakan strategi untuk kampanye perubahan iklim, sehingga masyarakat mau meninggalkan kebiasaan menggunakan mobil.
"Pada saat ini, ketika perubahan iklim memberi dampak yang serius kepada planet dan ketika emisi karbondioksida Norwegia terus meningkat, kami harus mengambil langkah untuk memenuhi tantangan ini," ujar Menkeu Norwegia, Kristin Halvorsen.
Kenaikan pajak itu telah mendapat persetujuan dari berbagai partai, kecuali partai oposisi yakni Progress Party. Namun para pendukung koalisi pemerintah sayap kanan takut kenaikan pajak itu akan mempengaruhi pemilih dalam pemilu September 2009 mendatang. Kebijakan ini dinilai akan menguntungkan Progress Party, selaku oposisi.
(qom/ir)











































