Hal tersebut disampaikan Ketua BPK Anwar Nasution di sela Konferensi Sektor Publik yang diadakan Ikatan Akuntan Indonesia, BPK dan CPA Australia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (23/7/2008).
"Saya akan minta surat secara formal dari DPR apa yang menjadi prioritas mereka, ini yang saya tunggu, dan sudah jelas kami akan bantu panitia angket," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BPK beberapa tahun lalu sempat menemukan penyimpangan di Pertamina Energy Trading Limited (Petral), dengan temuan kerugian negara sebesar US$ 8 juta.
"Kemudian pejabatnya juga masuk penjara, lalu kita audit subsidi kita hemat itu berapa triliun kemudian kita audit cost recovery, karena itu yang ribut terus kan. Kemudian kita audit aliran dana rekening," ujarnya.
Audit seperti itu sudah dilakukan BPK jadi kalau ada permintaan dari DPR, BPK tidak banyak menambahkan. "Karena memang sudah kita mulai, jadi itu yang harus kita lakukan," ujarnya. (dnl/ddn)











































