SBY Tak Ada Urusannya di Tangguh

Jakarta - Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng membantah Presiden SBY terlibat terkait kontrak ekspor LNG dari lapangan Tangguh Papua yang dinilai merugikan. Karena pada waktu itu Presiden SBY masih menjabat Menko Polhukam.

"SBY tidak ada urusannya soal itu," ujar Jubir Kepresidenan Andi Malarangeng usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Utusan PBB untuk Myanmar Ibrahim Gambari di Kantor Pres, Jakarta, Rabu (27/8/2008).

Namun demikian menurut Andi harus diselidiki siapa yang bertanggung jawab dalam kontrak penjualan LNG yang dinilai Wapres Jusuf Kalla berbahaya ini.

"Ya memang kalau kita lihat kok tidak adil harganya segitu dan langsung dipatok 20 tahun, pada waktu itu harganya juga tidak terlau rendah dibanding dengan negara lain," ujarnya.

Kontrak LNG Tangguh tersebut ditandatangani pada tahun 2002, atau pada masa pemerintahan Megawati. Harga jual LNG Tangguh disepakati hanya 2,4 dolar per ton, sementara saat ini harga LNG dari Bontang untuk ekspor ke Jepang mencapai US$ 20 per ton seiring dengan lonjakan harga minyak dunia.

Megawati pun bersuara. Menurutnya, Jusuf Kalla dan SBY ikut bertanggung jawab soal harga jual LNG Tangguh.

(ddn/qom)