.webp)
Demikian disampaikan Menneg BUMN Sofyan Djalil ketika ditemui dikantornya, Gedung Garuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (1/9/2008).
"Mudah-mudahan bisa minggu ini, kemarin drafnya sudah selesai dan disetujui oleh Menkum dan HAM, tinggal saat ini diparaf oleh Menkeu. Dan mudah-mudahan sore ini diteken oleh Menneg BUMN," jelas Sofyan saat ditanya mengenai kelanjutan nasih PPA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Isinya adalah memperluas wewenang PPA dan menambah modal PPA, sehingga PPA bisa melakukan restrukturisasai dan penyelamatan Merpati," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya telah menyetujui suntikan Rp 350 miliar dalam rangka restrukturisasi Merpati. Terkait restrukturisasi tersebut, per 1 September kantor pusat Merpati sudah pindah ke Makassar sementara 1.300 karyawannya akan dikurangi.
Untuk tambahan modal PPA, pemerintah akan meminta persetujuan terlebih dahulu dari DPR mengingat jumlahnya yang cukup besar.
"Ada dua langkah, yang pertama bagaimana membuat PPA menjadi wahana penyelamat Merpati. Jadi uang yang ada itu dititipkan ke PPA, kemudian PPA bagaimana menaruh dan meminjamkan ke Merpati dalam rangka restrukturisasi Merpati," jelasnya.
Dengan wewenang baru itu, nantinya PPA tidak hanya menjadi lembaga yang merestrukturisasi aset-aset pemerintah namun juga BUMN-BUMN.
"Selama ini aset yang di tangan PPA adalah aset pemerintah melalui Menkeu. Wewenang pertama adalah menyelesaikan aset-aset eks BPPN, yang kedua pengelolaan dan restrukturisasi BUMN atau mengelola aset non core BUMN," jelas Sofyan.
Bertambahnya wewenang ini diharapkan bisa membuat PPA semakin maju ke depannya. PPA yang merupakan lembaga reinkarnasi BPPN semula hanya mengurus aset-aset yang tidak bermasalah limpahan dari BPPN.
"Jadi PPA akan bisa berkembang dan bagus ke depan, manajemen untuk sementara dipertahankan," tambahnya. (qom/ir)
