Pemerintah Kaji Kontrak Kerjasama untuk Optimalkan Penerimaan

Jakarta - Pemerintah akan mengkaji kembali kontrak-kontrak kerjasama dibeberapa sektor, termasuk sektor pertambangan. Langkah ini bagian untuk mengoptimalisasi penerimaan negara dan mengharmonisasikan kontrak-kontrak yang sudah terjadi dengan aturan perundangan yang berlaku.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu usai rapat koordinasi mengenai tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) di Gedung Menko Perekonomian Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (2/9/2008).

"Kita akan lihat kesesuaian kontrak-kontrak dengan undang-undang, peraturan supaya harmonis, intinya harmonisasi semua peraturan," ucap Anggito.

Menurut Anggito, langkah dari  tim OPN sekarang ini perlu adanya fokus sektor-sektor mana saja yang akan dimaksimalkan agar kerja dari tim OPN bisa efisien dalam memaksimalkan penerimaan negara.

"Kita meminta agar OPN mengoptimalkan dan mengefektifkan dengan target-target dan upaya internal mereka," jelas Anggito.

Ia mengakui hasil temuan tim OPN dari tahun 1998 hingga Juli 2008 yang mampu menambah penambahan penerimaan negara sebesar Rp 36,32 triliun. Dengan adanya langkah fokus dan target-target yang ada penerimaan negara bisa dimaksimalkan lagi termasuk pajak dan non pajak.

"Kita koordinasikan fokus kerjasama kemana, karena seluruh PNBP banyak, yang paling besar pajak. Kalau PNBP kita lihat migasnya kita lihat misalnya verifikasi harga produksi, mereview beberapa perjanjian kontrak-kontrak dan mengharmonisasi peraturan-peraturan yang berpotensi konflik," jelas Anggito panjang lebar.

Setelah ini, Tim OPN akan dibantu oleh tim kecil agar memudahkan kinerja secara keseluruhan dan mampu menetapkan dan mencapai target-target yang ditetapkan.

"Kita akan membentuk tim kecil yang akan menetapkan targetnya, fokusnya kemana dan metodenya seperti apa," imbuhnya. (hen/ir)