Suspensi BUMI Bisa Membahayakan Ekonomi Nasional

Jakarta - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menyatakan, saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) tidak akan disuspensi lagi, kendati harga saham anak perusahaan Grup Bakrie itu terus menerus turun.

Menurut Ketua Bapepam-LK fuad Rahmany, suspensi atas saham BUMI justru akan membahayakan perekonomian nasional. Disamping juga sudah ada kejelasan soal transaksi dengan Northstar.

"Kalau masih di-suspend bahaya, maka dari itu, saham BUMI  tetap dibuka. Kita harus selamatkan pasar," jelas Fuad dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (10/11/2008).

Keterangan pers ini akhirnya diberikan setelah mundur sekitar 3,5 jam dari yang dijadwalkan pada pukul 19.00 WIB. Keterangan pers dilakukan setelah Bapepam melakukan pertemuan dengan Dirut BEI Erry Firmansyah, Presdir BUMI Ari S Hudaya dan Direktur Keuangan PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) Juanita Rohali.

Tak sepatah katapun keluar dari para petinggi BNBR dan BUMI. Demikian pula Dirut BEI yang hanya menyatakan bahwa pihaknya sejalan dengan Bapepam.

Mengawali konferensi pers tersebut, Fuad menjelaskan bahwa saham BUMI akhir-akhir ini terus turun ditengah perkembangan IHSG yang positif.

"Saham BUMI sudah turun ke Rp 1.610, tapi indeks masih positif walaupun tipis. Ini kondisi yang paling buruk, tapi juga bukan yang paling buruk, dibanding bursa lain kita masih oke," jelas Fuad.

Yang pasti, tegas Fuad, turunnya saham BUMI tidak mempengaruhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) para broker. Klarifikasi ini penting mengingat banyak rumor seputar kolapsnya sebagian broker karena nyangkut di BUMI.

"Ini yang harus diklarifikasi. Data sudah dikumpulkan dan pada posisi MKBD mereka hingga saat ini tidak ada penunjukan penurunan MKBD. Hampir semua masih memenuhi persyaratan minimum MKBD Rp 25 miliar," tegas Fuad.

Selain itu, tingkat konsentrasi saham Bakrie dilihat dari in house portofolio perusahaan efek tidak besar. Namun demikian, kata Fuad, yang harus diperhatikan adalah posisi repo.

"Kita perhatikan, ada sekitar 5 broker besar pemegang repo Bakrie yang konsentrasinya cukup besar. Tapi ini masih dugaan, belum bermasalah. Pengaruhnya cukup besar dari saham Grup Bakrie, tapi tidak sebesar yang diberitakan media," urainya.

Bapepam dan BEI siang tadi juga sudah menggelar pertemuan dengan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) untuk mengetahui sejauh mana posisi mereka atas saham BUMI.

"Rata-rata mereka masih minta di-suspend. Tapi Bapepam sebagai otoritas harus melihat dari berbagai posisi dan kepentingan," tambahnya.

Bersamaan waktu, Bapepam juga menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI), juga untuk diminta pendapat seputar suspensi saham BUMI.

"Dari mereka justru minta dibuka, suspensi BUMI dinilai akan membuat tidak bisa redemption dan tidak ada acuan harga  untuk reksa dana. Ini penting  soalnya nanti bisa muncul ketidakpastian dari para pemegang reksa dana," katanya.

"Bisa juga menjadi spekulasi acuan harga dan kapan suspensi akan dibuka. Bapepam  melihat potensi masalah di reksa dana cukup besar. Sebagai regulator harus melihat  kepentingan semua pihak," imbuhnya.

Menurut Fuad, industri reksa dana ini harus dijaga karena banyak investor ritel domestik yang terlibat.

"NAB (Nilai Aktiva Bersih) reksa dana sekarang ini Rp 90 triliun, kalau misalnya ada redemption  gede-gedean, bahaya juga ke pasar modal," tegasnya.

Dulu, lanjut Fuad, BNBR disuspensi karena belum ada kejelasan aksi  korporasi. Namun kini, menurut Bapepam, sudah ada kejelasan seputar siapa pembeli BUMI.

"Kalau tidak dibuka akan membahayakan ekonomi nasional. Kalau masih suspend bahaya, maka dari itu, saham BUMI tetap dibuka. Kita harus selamatkan pasar," tambah Fuad.

(ang/qom)