Sebelumnya, privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut terganjal masalah jumlah saham yang akan dilepas tidak boleh membuat saham pemerintah terdilusi.
Pemerintah menguasai 51 persen saham di PP, sedangkan 49 persen sisanya dikuasai karyawan dan koperasi.
Menurut Sekretaris Kementerian Negara BUMN M Said Didu, karyawan PP sudah setuju untuk menghibahkan sebagian sahamnya kepada pemerintah. Saham inilah yang nantinya akan dilepas ke publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun pelaksanaan IPO tersebut masih harus mendapat persetujuan dari Ketua Komite Privatisasi yaitu Menko Perekonomian Sri Mulyani.
"Kita kan sudah minta supaya izin privatisasi dibuka kembali," ungkapnya.
Ia juga mengatakan, selain PP, yang siap untuk melakukan IPO tahun ini adalah PT Bank Tabungan Negara.
(ang/lih)










































