Menurut Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar, jaringan tersebut diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 4,9 triliun.
"Kalau kebutuhan dari sumber dana lain kan sudah terpenuhi, sisanya dari obligasi," katanya usai raker dengan Komisi XI DPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2009).
Namun sayangnya, ia enggan menyebutkan besaran surat utang tersebut karena masih dihitung tergantung sisa kebutuhan dana. "Kekurangan Rp 4,9 triliun itu bisa dari obligasi, APBN, atau sumber lainnya," ujarnya.
Meski demikian, ia mengaku penerbitan obligasi itu tidak akan dilakukan tahun ini. Saat ini, PLN masih menunggu pernyataan efektif dari Bapepam-LK terkait penerbitan surat utang atau obligasi senilai Rp 1,5 triliun yang diharapkan meluncur dalam waktu dekat.
Ia mengatakan, pembangunan jaringan dengan kebutuhan dana cukup besar tersebut merupakan bagian dari proyek percepatan pembangkit 10 ribu Megawatt (MW) tahap pertama.
Total kebutuhannya mencapai Rp 13,2 triliun. Perusahaan pelat merah itu sudah mendapat bantuan dana sebesar Rp 2,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Perseroan juga sudah menerbitkan obligasi dengan total Rp 5,2 triliun dalam menggenjot pendanaan transmisi tersebut.
(ang/dnl)











































