Garap Ruas Tol Depok-Antasari, CMNP Tunggu Komitmen Pemerintah Baru

Jakarta - PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) tak kunjung menggarap proyek ruas tol Depok-Antasari lantaran terkendala pembebasan lahan. Perseroan menunggu komitmen pemerintahan baru dalam pengembangan infrastruktur jalan tol.

"Kita sudah lihat komitmen pemerintah melalui komentar Menteri PU (Pekerjaan Umum) untuk membuka sumbatan dalam infrastruktur jalan tol. Kalau sudah dibuka, mudah-mudahan dapat mulai pada 100 hari pemerintah yang baru," kata Direktur Utama CMNP, Shadik Wahono dalam paparan publik yang digelar di hotel Dharmawangsa Jakarta Senin (30/11/2009).

Menurut Shadik, penundaan pelaksanaan pembangunan ruas tol Depok-Antasari lantaran nilai investasi dan biaya pembebasan lahan meningkat dari rencana anggaran perseroan yang ditetapkan pada tahun 2006. Ia menginginkan campur tangan pemerintah, khususnya dalam pembebasan lahan melalui pembagian risiko. Ini penting agar pembangunan ruas tol ini, dapat dimulai dalam 100 hari pemerintah yang baru.

Menurutnya, perhitungan awal biaya investasi pembebasan lahan adalah Rp 699 miliar. Biaya kontruksi juga diprediksi hanya Rp 609 miliar. Namun semua berubah, seiring peningkatan harga tanah yang mencapai 300% dan naiknya biaya konstruksi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

"Harga tanah naik 300%, konstruksi juga sama. Kenaikan mencapai Rp 160% pada  2009 ini," jelas Shadik.

Perseroan masih mencari solusi dengan berdiskusi dengan Departemen Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).  "Jangan hanya dibebankan kepada pengembang, karena saat ini biaya investasi sudah melebihi batas atas land capping," tambahnya.

Ia berharap agar pemerintah membebaskan lahan terlebih dahulu, agar tidak ada penambahan risiko yang dibebankan kepada investor. Shadik sangat menginginkan proyek dapat berjalan, walaupun kedepannya akan mengurangi tarif tol bagi operator.

"Investor kan tidak perlu put risk. Jadi tidak ada penambahan dan sesuai dengan risiko yang diprediksi," katanya.

Perseroan sebenarnya telah menganggarkan biaya pembebasan tanah sebesar Rp 1,8 triliun yang didapatkan dari internal dan pinjaman perbankan. Nyatanya, biaya tersebut sudah melebihi Rp 2 triliun.

"Kami sebenarnya sudah komitmen Rp 770 miliar dan Rp 1,8 triliun didapatkan dari pinjaman land capping dari sindikasi bank, yang dipimpin Bank Mandiri," paparnya.

Pun demikian halnya dengan pembengkakan biaya kontruksi. Di tahun 2007 saja, sudah ada penyesuaian biaya akibat kenaikan harga BBM menjadi Rp 1,12 triliun.

"Jika dihitung dari indeks biaya konstruksi yang sesuai disain awal, biaya konstruksi sudah Rp 2 triliun lebih," imbuhnya.

Solusi yang dapat ditawarkan perseroan adalah dengan  pengurangan lingkup kerja. Hal lain adalah melakukan penyesuaian detail engineering disain.

"Solusi ini bisa mengurangi pembengkakan biaya konstruksi saat ini," jelas Shadik.

(dro/dro)