.webp)
Demikian hal itu dikemukan oleh Direktur Utama BEI Ito Warsito di sela Forum Dialog Meneropong Ekonomi Indonesia ke Depan di Bank Indonesia, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta, Rabu (9/12/2009).
"Ada kecenderungan di pikiran pemerintah, kalau sahamnya terdilusi maka penerimaan ke negara berkurang," katanya.
Menurutnya, hal itu bisa terlihat dari jumlah privatisasi yang dilakukan sejumlah perusahaan plat merah selama 18 tahun terakhir hanya sebanyak 15 BUMN saja.
Ia mengatakan, pemerintah belum sepenuhnya percaya kepada kinerja BUMN yang sudah melantai di bursa. Padahal, dengan menjadi perusahaan publik maka transparansi perusahaan akan sangat terlihat jelas.
"Telkom itu dulu waktu IPO, nilai saham pemerintah hanya Rp 20 triliun. Sekarang sudah naik Rp 90 triliun. Cara pikir pemerintah ini harus dibenahi," ujarnya.
Ia berharap, pemerintah bisa lebih banyak melepas saham BUMN di lantai bursa. Selain bisa menggerakan bursa, juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi.
"Saya juga mendukung rencana Bank Mandiri untuk dapat insentif pajak dengan melepas lagi sahamnya di bursa," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Analisis Makro Erlangga Mantik mengatakan, alasan minimnya BUMN yang masuk lantai bursa karena prosesnya yang cukup panjang dan memakan waktu.
Selain harus mendapat persetujuan DPR, juga harus menunggu penerbitan peraturan pemerintah terlebih dahulu, sebelum akhirnya bisa diprivatisasi.
"Tapi pemerintah IPO-kan BUMN bukan untuk tambahan keuangan negara, tapi menyehatkan perusahaannya," ungkapnya.
(ang/qom)
