Pembentukan Holding BUMN Kebun Tak Ganggu IPO PTPN

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan rencana pembentukan induk usaha atau holding company BUMN industri perkebunan tidak akan mengganggu rencana beberapa BUMN yang akan go public (IPO).

Beberapa BUMN perkebunan yang akan melangsungkan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) diantaranya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV dan VII.

"Dengan adanya program restrukturisasi dan regrouping ini tidak akan mengganggu PTPN yang akan IPO. Saya pikir prosesnya akan menyesuaikan," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di acara diskusi Pembentukan Holding BUMN Perkebunan di Executive Club Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2010).

Menurutnya, pembentukan holding BUMN perkebunan dalam rangka restrukturisasi tersebut dilakukan untuk mensinergikan dan mengefisiensikan kegiatan operasional PTPN dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Dalam hal ini kepemilikan saham pemerintah di masing-masing BUMN itu dikumpulkan dalam satu wadah bernama holding.

Nantinya, saham ini juga yang akan dilepas ke publik sesuai dengan mekanisme yang ada, diantaranya melalui komite privatisasi serta izin Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tatanan baru ini jangan jadi penghalang bagi BUMN yang akan go public," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi VI DPR mengaku tidak akan memberikan izin privatisasi kepada PTPN III, IV dan VII dalam melangsungkan IPO selama holding BUMN perkebunan belum terbentuk. DPR meminta ketiganya meningkatkan sinergi dan kinerja sebelum melepas sahamnya di bursa.

PTPN III berniat melepas 30 persen kepemilikan sahamnya ke bursa dengan target dana Rp 1 triliun, sementara PTPN IV bakal menjual 30 persen sahamnya dengan target raupan dana sebesar Rp 1,5 triliun dan PTPN VII melepas senilai Rp 1,5 triliun. Totalnya sekitar Rp 4 triliun.

 

 

(ang/dro)