Adaro Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Akuisisi Maruwai

Jakarta - PT Adaro Energy Tbk (ADRO) masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah, terkait pelepasan 25% saham di tujuh tambang milik BHP Billiton Indonesia. Adaro juga tengah melakukan kajian secara mendalam, terkait total potensi tambang yang ada di Maruwai, Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan Direktur Utama ADRO Garibaldi Tohir saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), SCBD Jakarta, Kamis (22/4/2010).

"B to B nya sudah masuk. Tinggal tunggu persetujuan pemerintah. Kami juga sedang lakukan studi yang lebih mendalam di sana," jelasnya.

PT Alam Tri Abadi, anak usaha ADRO memang telah menandatangani perjanjian akuisisi 25% saham di 7 proyek tambang batubara milik PT BHP Biliton Indonesia. Sementara sisanya, masih dimiliki 75% dimiliki oleh BHP.

Perjanjian kerja sama telah dilakukan antara ADRO dengan BHP Minerals Holdings Pty Ltd dan BHP Minerals International Exploration Inc.

Untuk ketujuh proyek tambang Maruwai ini adalah PT Maruwai Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal dan PT Pari Coal. Porsi kepemilikan ADRO dalam konsorsium tersebut sebesar 25%.

"Rapat dengan BHP sudah. Sudah ada persetujuan penuh. Disana nantinya akan dihasilkan batubara dengan kalori tinggi, 7000. Kalau kami kan biasa di 5800-5900," paparnya.

Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa mereka masih menunggu surat resmi dari BHP Billiton Indonesia terkait pelepasan 25% saham di tujuh tambang miliknya ke anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Alam Tri Abadi.

"Saya belum terima suratnya dari mereka," ujar Direktur Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Bambang Setiawan waktu itu.

Meskipun belum menerima surat resmi dari BHP, namun Bambang sudah memberikan sinyal positif bahwa pihaknya akan memberikan persetujuan atas transaksi penjualan saham tersebut.

"Tapi saya lihat tidak ada masalah. Tidak ada yang aneh, itu kan transfer biasa,” ungkap dia.

 

 
(wep/dro)