DPR Restui Rights Issue BNI Rp 10 Triliun

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI akhirnya menyetujui aksi korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) untuk melakukan penawaran saham perdana (rights issue) senilai Rp 10 triliun.

"Komisi XI telah mengambil keputusan dengan menyetujui corporate action Bank BNI melalui rights issue sebesar 3,3 miliar lembar saham," ujar Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qasasih kepada detikFinance melalui pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (23/09/2010).

Achsanul menambahkan, persetujuan diberikan dengan mempertahankan kepemilikan mayoritas pemerintah sebesar 57%. "Di mana selambat-selambatnya harus dilaksanakan pada bulan Desember 2010," kata Achsanul.

Selain itu, lanjut Achsanul diputuskan juga 'jatah' mengenai saham untuk karyawan dan manajemen sebesar 3% senilai 644.000 lembar saham.

"Keputusan Komisi XI tersebut diharapkan dapat membantu BNI untuk menaikkan CAR (Rasio Kecukupan Modal) sehingga lebih leluasa untuk ekspansi sesuai business plan mereka," tambahnya.

Komisi XI juga meminta agar BNI tetap melakukan ekspansinya ke sektor infrastruktur guna membantu perbaikan dan peningkatan infrastruktur nasional.

Seperti diketahui, BNI sendiri menargetkan bisa meraup dana sekitar hingga Rp 10 triliun dari rights issue tersebut. Aksi korporasi itu diharapkan bisa digelar di semester II-2010 setelah persetujuan DPR-RI.

Jumlah saham yang akan diterbitkan sekitar 13 persen. Saat ini pemerintah menguasai 76 persen kepemilikan saham di bank pelat merah itu. Dengan menerbitkan saham baru sebanyak 13 persen ditambah rencana greenshoe 3 persen, maka BNI sudah bisa menikmati insentif pajak.

Sementara dari target perolehan dana rights issue sebesar Rp 10 triliun, kelihatannya pemerintah akan menggenjot porsi investor asing, mengingat penyerapan investor lokal kurang memiliki kemampuan untuk nilai sebesar itu.

(dru/dnl)