"Saya berharap tidak (melakukan penyelewengan). Tetapi sayapun tidak bisa menjamin. Nanti dalam Panja saya harapkan bisa ditemukan penemuan jika ada hingga jelas," ujar Mustafa ketika ditemui wartawan di Kantor Berita Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (02/12/2010).
Mustafa mengatakan hal tersebut menanggapi pertanyaan wartawan apakah benar salah satu dari pejabat BUMN terlibat permainan hingga penjatahan saham IPO KS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Panja kita harapakan yang belum clear dan yang belum sempat diungkapkan akan disa ditemukan seluruhnya. Sehingga tidak lagi ada fitnah," tuturnya.
Terkuaknya nama seorang petinggi kementerian BUMN muncul pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan DPR pada 1 Desember 2010 antara Kementerian BUMN, DPR dan Penjamin Emisi.
Anggota Komisi VI dari F-PAN Mumtaz Rais meminta keterangan dari penjamin emisi dimana dalam proses IPO yang dilakukan BUMN selalu saja menggunakan penjamin emisi Creddit Suisse.
"Pertanyaan saya langsung saya tunjukkan kepada ketiga underwriter yang hadir di sini, sebenarnya siapa pejabat BUMN yang menunjuk Credit of Suisse sebagai bank penjamin? Mana hasil beauty contestnya? Berkali-kali bank mandiri bekerjasama dengan credit swisse? apakah ada hubungan khusus dengan pejabat BUMN kita yang sekarang sudah menjadi sekretaris menteri BUMN?," ungkap Mumtaz.
Selasa (1/12/2010) malam, Komisi VI DPR RI secara aklamasi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas proses penjatahan saham perdana (Initial Public Offering/IPO) PT Krakatau Steel Tbk (KS). Pembahasan dalam panja akan dilakukan, sampai menyentuh aspek data investor yang menyerap saham perdana KS.
Seperti diketahui, KS melepaskan 3.155.000.000 saham baru ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2010. Dengan harga Rp 850, maka total perolehan dana IPO sebesar Rp 2,681 triliun.
Dalam proses bookbuilding yang telah digelar dan berakhir pekan lalu, KS berhasil memperoleh pesanan hingga 30 miliar saham atau hampir 9 kali dari jumlah saham yang dilepas ke publik.
Namun penetapan harga saham IPO Rp 850 itu dinilai sangat murah dan berpotensi merugikan negara. IPO KS ini juga menuai gugatan dari 13 ekonom.
(dru/qom)











































