"Tidak benar sama sekali itu. Ini kan proyek yang dibiayai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Pemda. Bentuknya tender bukan penunjukkan langsung," kata Sekretaris Perusahaan ADHI Kurnadi Gularso saat dihubungi detikFinance, Rabu (20/7/2011).
Menurutnya, perseroan sudah mengikuti tender secara normal, mulai dari pendaftaran sampai ditunjuk sebagai pemenang. Jika memang ada penunjukkan langsung, biasanya itu dilakukan pemerintah terhadap proyek-proyek tertentu, bukan oleh partai politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, tender tersebut diikuti oleh lebih dari lima perusahaan yang seluruhnya perusahaan berskala besar. Setelah bersaing cukup lama, BUMN karya itu akhirnya keluar sebagai pemenang.
"Yang ikut tender itu perusahaan-perusahaan besar yang memenuhi syarat, dan akhirnya kita menang tender," katanya.
Emiten berkode ADHI itu memenangkan tender proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, beberapa kilometer dari Sentul ke arah Babakan Madang pada 26 November 2010.
"Dan kita baru kontrak pada 10 Desember 2010. Dengan 750 hari masa pengerjaan maka diharapkan proyek ini bisa rampung 28 Desember 2012, atau akhir Desember lah," ujarnya.
Perseroan bersinergi dengan BUMN karya lainnya, yaitu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dalam mengerjakan proyek dengan nilai kontrak Rp 1,077 triliun ini. Adhi menguasai 70% kepemilikan saham, sementara sisanya 30% oleh WIKA.
Seperti diberitakan sebelumnya, eks bendahara Partai Demokrat Nazaruddin menuding Anas melancarkan ADHI dalam mendapatkan proyek Hambalang. Anas dituding kecipratan dana Rp 100 miliar atas jerih payahnya tersebut.
Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN M Said Didu, praktek mafia proyek oleh parpol di BUMN ini sudah terjadi sejak lama dan sulit terdeteksi oleh pemerintah.
(ang/qom)











































