Fauzi Bowo Ingin Terbitkan Surat Utang Rp 1,7 Triliun

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerbitkan surat utang atau obligasi senilai Rp 1,7 triliun. Dana ini rencananya untuk membiayai empat fasilitas publik.

Guna melancarkan rencana ini, Fauzi Bowo memanfaatkan kunjungannya ke Singapura dalam acara Infrastructure Finance Summit menghadiri undangan Bank Dunia.

Dalam acara tersebut, Fauzi Bowo diagendakan tampil berbicara dalam 'Panel of Urban Leader' bersama Presiden Bank Dunia Robert Zoelick, Walikota Oklahoma (AS) Mick Cornett, Walikota Chongqing (China) Huang Qifan dengan moderator David Pilling, editor Financial Times untuk Asia.

Infrastructure Finance Summit diselenggarakan oleh Bank Dunia dan Kementerian Keuangan dan Otoritas Moneter Singapura bekerjasama dengan Financial Times, Ausaid. Pertemuan ini adalah ajang pertemuan berbagai instansi pemerintahan di Asia untuk mencari solusi pendapanaan bagi pembangunan infrastruktur.

"Pengembangan pasar municipal bond (obligasi pemerintah daerah) yang efektif akan menjadi fokus World Bank-Singapore Infrastructure Finance Summit ketiga ini," kata Deputi Gubernur DKI Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Achmad Harjadi mendampingi Fauzi Bowo dalam siaran pers, Selasa (6/9/2011).

Kehadiran dan penampilan Fauzi Bowo menurut Harjadi selain menunjukan besarnya potensi pembangunan infrastruktur di DKI sekaligus memberi peluang bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mempromosikan investasi ke pelaku sektor finansial dunia.

"Ini peluang sangat baik, tidak hanya bagi DKI Jakarta tapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan," kata Harjadi.

Pertemuan ini juga memberi peluang yang lebih besar untuk keberhasilan rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah sebesar Rp 1,7 triliun.

Seperti diungkapkan oleh Fauzi Bowo baru-baru ini, Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan obligasi untuk membiayai empat proyek fasilitas publik yaitu pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, pengolahan air limbah Casablanca, rumah susun Penjaringan, dan Terminal Pulo Gebang.

Proyek tersebut dipilih karena berhubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, proyek tersebut tidak memerlukan pembebasan lahan ataupun relokasi, sudah melalui studi kelayakan, dan penyelenggaraannya dalam lingkup kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

Dari dana penjualan obiligasi tersebut, pembangunan RSUD Pasar Rebo mendapat alokasi Rp 185 miliar, pengelolaan air limbah di Casablanca sebesar Rp 253 miliar. Adapun obligasi untuk rumah susun di Penjaringan diterbitkan sebesar Rp 500 miliar dan Terminal Pulo Gebang sebesar Rp 757 miliar.

Sementara itu dalam pertemuan ini pemimpin berbagai pemerintahan daerah di Asia, investor, kontraktor yang membahas berbagai bentuk masalah proyek infrastruktur dan berupaya mengembangkan skim untuk solusi pembiayaan. Berbagai ahli dari luar Asia juga akan hadir dan memberikan kontribusi untuk mendorong terbentuknya standard untuk investasi dan pembiayaan.


(dnl/hen)