Trauma Kasus Garuda, IPO BUMN Diperketat Mulai Tahun Depan

Jakarta - Kementerian BUMN semakin hati-hati memberikan izin kepada BUMN dalam melakukan Initial Public Offering (IPO) mulai tahun depan. Pemerintah tak mau menjadi bulan-bulanan, sama seperti ketika kasus IPO Garuda.

Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Infrastruktur Kementerian BUMN Sumaryanto Widayatin menyatakan pihaknya akan memberikan izin IPO kepada perusahaan yang benar-benar siap dan dapat meyakini saham yang dijualnya akan laku di lantai bursa.

"Saya kira IPO harus hati-hati. Kalau kita mau IPO itu musti yakin barang-barang yang di-IPO-kan tadi comodity apa public infrastructure seperti Garuda. Harus diberikan keyakinan apakah bakal laku ini," tegas Sumaryanto saat ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (15/9/2011).

Jika perusahaan BUMN dianggap tidak siap, lanjut Sumaryanto, pihaknya tidak ragu untuk membatalkan rencana IPO perusahaan itu dari pembahasan Komite Privatisasi.

"Saya tidak mau dorong kalau nggak siap. Meskipun masuk ke komite privatisasi dibatalkan juga kan bisa. Tapi jangan sering begitu loh. Kalau sekarang potensinya tidak laku, kalau jadi polemik seperti Garuda, Krakatau Steel, dijual kemurahan, Garuda dijual kemahalan," ujarnya.

Sumaryanto menilai ketidaksiapan perusahaan tersebut dalam menjalani proses IPO ini akan berdampak secara politis.

"Kalau komoditi seperti perusahaan batubara orang akan nanya berapa market share-nya supaya orang yakin bakal laku. Tapi kalau kemudian nggak laku nanti kita malah dapat dampak politik seperti Garuda lah kan tidak naik-naik, segala macam," ungkapnya.

Ke depan, Sumaryanto menyatakan pihaknya sedang melakukan "beres-beres" dalam tubuh Pelindo dan Angkasa Pura untuk melangkah ke lantai bursa.

"Pelindo, IPO setelah kita membereskan semua aset-aset. Kan kalau IPO aset harus sudah beres. Tidak tahu yang mana (Pelindo I atau II), belum-belum. Tapi sekarang kita lebih konsentrasi apakah dia sekarang lebih cepat kalau dalam kondisi terbuka atau dalam kondisi 100 persen milik negara. Angkasa Pura sama, sementara ini belum," tandasnya.

(nia/qom)