Follow detikFinance
Senin, 19 Sep 2011 18:38 WIB

Kena Kasus Askrindo, Izin Reliance & Jakarta Investment Dicabut

- detikFinance
Jakarta - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mencabut izin usaha Perusahaan efek sebagai Manager Investasi (MI) pada PT Reliance Asset Management dan PT Jakarta Investment.

Menurut Ketua Bapepam-LK, Nuraida, keduanya terbukti melanggar peraturan Undang-Undang (UU) pasar modal, terkait kontrak kerja pengelolaan dana PT Askrindo.

"Reliance melakukan beberapa pelanggaran, baik dalam pengelolaan investasi untuk kepentingan nasabahnya, maupun dalam pelaksanaan tata kelola MI," ungkapnya.

Pelanggaran yang dilakukan Reliance adalah, tidak dapat menunjukkan dokumen kontra dan kertas kerja pengelolaan dana PT Aksrindo, tidak memiliki metode dan batasan investasi dalam pengelolaan dana PT Askrindo, dan tidak menyampaikan alasan rasional dana membuat keputusan invesasi, khususnya transaksi REPO serta penggunaan dana hasil REPO antara Reliance dan Askrindo.

"Bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan tata kelola MI adalah, tidak memilik direksi, tidak memiliki strategi manajemen risiko, dan tidak memiliki pegawai yang melaksanankan fungsi-fungsi kepatuhan, incestasi dan manajemen risiko," tutur Nurhaida.

Dengan pelanggaran tersebut, Bapepam-LK menetapkan sanksi berupa pencabutan izin usaha MI atas nama PT Reliance Asset Management, kemudian pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil manajer Investasi (WMI) atas dana Josep Ginting, yang juga merupakan Dirut RAM. Kemudian pencabutan izin WMI atas nama Ervan Fajar Mandala.

Untuk PT Jakarta Investment, Nilai Aktiva Bersih produk reksa dana perseroan (Jakarta Flexi Plus), hingga 2011 tidak mencapai batas minimum yang ditetapkan Bapepam-LK, Rp 25 miliar. Jakarta Investment juga tidak melaporkan keseluruhan pengelolaan dana nasabah pada laporan keiangan bulanan MI.

"Jakarta Investment tidak memiliki atau menyimpan arsip yang berkaitan dengan pengelolaan investasi, bagi setiap portofolio yang dikelolanya, dan tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan atas rekening nasabah, sehingga wajib mencatat alasan bahwa keputusan yang diambil dianggap tepat," ucapnya.

Dari hasil penyidikan Bapepam-LK, Jakarta Investment tidak memiliki perjanjian KPD dengan Askrindo, terkait pengambilalihan perjanjian KPD antara PT Jakarta Asset Management dan PT Askrindo, dimana dana Askrindo ditempatkan pada PN PT Tranka dan PT MMI.

"Jakarta (terbukti) mentransfer dana kepada PT Tranka Rp 15 miliar tanpa adanya kontrak, atau penerbitan surat berharga, berkaitan dengan transfer dimaksud," tegasnya.

Tanpa melalui kontrak, Jakarta Investment melakukan pembayaran bunga atas perjanjian KPD dan REPO dari PT HAM, PT RAM, dan PT JAM, serta menuntut prestasi dari pembayaran bunga tersebut.

"Pada pengelolaan dana, khususnya PT Nasre dan PT Askrindo, PT Jakarta Investment menempatkan dana nasabah dimaksud pada PN PT Indowan dan pada PN perusahaan-perusahaan yang merupakan nasabah penjaminan PT Askrindo, hanya berdasarkan arahan nasabah," imbuhnya,

Dengan demikian, izin MI Jakarta Investment telah icabut, dan juga pencabutan izin WMI dari Markus Suryawan (Dirut JI), dan Benny Andreas (pemegang saham JI).



(wep/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed