Genjot Pembangunan Tol, Jasa Marga Bentuk Anak Usaha di Daerah

Genjot Pembangunan Tol, Jasa Marga Bentuk Anak Usaha di Daerah

Rista Rama Dhany - detikFinance
Kamis, 08 Mar 2012 16:37 WIB
Genjot Pembangunan Tol, Jasa Marga Bentuk Anak Usaha di Daerah
Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengungkapkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam waktu satu-dua bulan ini akan membentuk anak perusahaannya di daerah seluruh Indonesia terkecuali di daerah istimewa Banda Aceh, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

"Ya, dalam waktu 1-2 bulan PT Jasa Marga akan membentuk anak perusahaannya didaerah seperti contoh PT Jasa Marga Lampung dan daerah lainnya untuk merealisasikan proyek-proyek jalan tol di daerah," kata Dahlan ketika ditemui usai mengisi Musyawarah Nasional Badan Kerja Sama BUMN Seluruh Indonesia, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (8/3/2012).

Menurut Dahlan, pihaknya membuka ruang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin menanamkan sahamnya di anak perusahaan Jasa Marga Tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi nantinya anak perusahaan Jasa Marga tersebut tidak 100% sahamnya milik Jasa Marga, pemerintah daerah bisa ikuti tanam modal, terserah 5% atau 10% atau 15% terserah kemampuannya, karya-karya lain juga boleh ambil bagian," ujar Dahlan.

Dahlan optimis pembentukan anak perusahaan Jasa Marga tidak berlangsung lama, pasalnya kajian sudah dilakukan sejak lama. "Ya satu-dua bulan selesai terbentuk," ujarnya lagi.

Namun walaupun Jasa Marga akan membentuk anak perusahaan diseluruh daerah di Indonesia, namun ada beberapa daerah yang tidak akan dibentuk anak perusahaan, seperti Banda Aceh, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

"Alasannya pertama Bangka Belitung dan Kepulauan Riau tidak memerlukan jalan tol. Kedua, Banda Aceh mampu membangun sendiri jalan tol dengan pendanaan dari dana otonomi khusus yang dananya sendiri luar biasa besar," ungkap Dahlan.

Memang diakui dana pembangunan jalan tol sendiri diseluruh daerah di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai Rp 100 triliun, namun menurut Dahlan dana sebesar itu tidak terlalu berat karena ditanggung bersama.

"Dari Kementerian PU memperkirakan bisa mencapai Rp 50 miliar per kilo meter, atau total mencapai Rp 100 triliun. Tapi tidak berat lah karena disanggah ramai-ramai," tandas Dahlan.

(rrd/dru)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads