Laks: Pemerintah Tak akan Paksakan Divestas BNI Saat Ini

Jakarta - Pemerintah tidak akan memaksakan divestasi BNI saat ini. Pasalnya, hal itu hanya akan menimbulkan kesan pemerintah memaksakan kehendak.Demikian disampaikan Meneg BUMN, Laksamana Soekardi, kepada wartawan sebelum rapat dengan Komisi IX DPR, di gedung DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (27/9/2004)."Kita lihat saja, kan bukan saya yang mengambil keputusan. Privatisasi kalau dipaksakan nanti dipikir saya kemaruk terus dibilang macem-macem," tutur Laks.Namun tidak demikian halnya dengan rencana divestasi terhadap Merpati. Menurut Laks, divestasi Merpati harus segera diputuskan karena terkait nasib karyawan yang memprihatinkan."Untuk Merpati harus segera diambil keputusan mengingat nasibnya yang sudah di ujung tanduk. Yang penting Merpati, kasihan karyawannya," tutur Laks.Tertundanya divestasi BNI ini berdampak pada pembiayaan BNI. Laks mengatakan, dana untuk keperluan tersbut akan ditutup divestasi 71 persen saham Bank Permata.Dalam kesempatan itu Laks juga membantah bahwa sejumlah privatisasi yang dilakukannya merugikan negara. Menurut Laks, keputusan untuk melakukan privatasi terhadap BUMN juga melibatkan DPR."Juga ada payung konstitusi yakni, Tap MPR dan UU. Jadi saya mohon teman-teman wartawan, kalau ada yang menganggap saya merugikan negara karena privatisasi jangan diekspos. Apalagi bilang saya kabur," kata Laks sambil tertawa. (djo/)