Kapitalisasi Pasar Modal Indonesia Tembus Rp 4.271 Triliun

Jakarta - Kinerja pasar modal Indonesia dinilai cukup baik. Terbukti, hingga penutupan perdagangan kemarin kapitalisasi pasar modal Indonesia menembus angka Rp 4.271 triliun.

“Pasar modal kita cukup baik. Indeks kemarin ditutup 4.453 kurang lebih. Ini menunjukkan perkembangan yang baik dari awal tahun sampai akhir tahun. Sementara kapitalisasi di pasar modal mencapai Rp 4271 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, dalam acara peluncuran Indeks SMinfra18, di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (31/1/13).

Apalagi, lanjut Nurhaida, Indonesia sudah masuk tahap Investment Grade sehingga membuat investor baik lokal maupun asing tertarik untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia dalam memenuhi investasinya dalam bentuk penawaran saham, penerbitan obligasi, atau produk-produk investasi lainnya.

“Ini akan membantu ekonomi lebih baik sehingga bisa ikut berpartisipasi di pasar modal. Indeks SMinfra18 ini salah satu upaya mendukung pasar modal sehingga ada indeks khusus di bidang infrastruktur, minimal reksa dana bisa diarahkan ke reksa dana infrastruktur yang nantinya akan meningkatkan demand terhadap produk tersebut,” ujarnya.

Untuk mendukung itu, dibutuhkan peran masing-masing pihak baik dari pemerintah, swasta atau pun investor. OJK sendiri, kata Nurhaida, melihatnya dari 2 sisi, yaitu memudahkan perusahaan untuk pembiayaan di pasar modal.

Kedua memberi insentif agar mudah investasi di pasar modal dengan cara menyederhanakan peraturan terkait IPO dan memberi kenyamanan untuk investor dalam berinvestasi. Tujuannya, agar suasana investasi di pasar modal menjadi menarik.

“Pemerintah mengembangkan infrastruktur, investor membeli saham infrastruktur, dari OJK meningkatkan kondisi yang kondusif terutama investasi dalam hal ini pasar modal,” tandasnya.

Terkait infrastruktur, pemerintah masih terus berupaya untuk mempercepat pembangunan perekonomian Indonesia, salah satunya melalui pembangunan iinfrastruktur.

Nurhaida mengatakan, untuk mendukung hal itu investasi yang dibutuhkan pemerintah mencapai lebih dari Rp 4.000 triliun dalam masa periode 2011 hingga 2015 mendatang. Dari angka tersebut, dia menyebutkan, sebesar Rp 1.786 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Namun, besaran kebutuhan angka investasi tersebut, diakui Nurhaida tidak bisa seluruhnya dipenuhi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, kata dia, perlu adanya peran swasta untuk ikut serta dalam pembangunan ini.

“Kita tahu pemerintah berupaya mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Investasi yang dibutuhkan Rp 4.000 triliun lebih untuk tahun 2011-2015. Dari angka ini kemampuan pemerintah melalui APBN tidak mampu untuk mendanai ini. Pihak swasta perlu kontribusi untuk pembiayaan. Ini peran kita di pasar modal agar perusahaan di bidang infrastruktur bisa melalui pasar modal untuk pembiayaan,” papar Nurhaida.

(ang/ang)