Premium Jadi Rp 6.500 dan Solar Rp 5.500 Jadi 'Obat Kuat' Untuk Rupiah

Nusa Dua - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyatakan kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan jawaban untuk menyelesaikan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kok bisa?

"Tahun lalu, kita tidak berhasil untuk penyesuaian (menaikkan harga BBM). Kami meyakini padahal jika ini (harga BBM) akan disesuaikan, maka merupakan jawaban dari semua persoalan mulai dari neraca perdagangan, transaksi berjalan, hingga pelemahan rupiah saat ini," kata Agus Marto saat menjadi pembicara di Pertemuan Puncak Pemimpin Redaksi se-Indonesia di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Kamis (13/62013)

Ia mengakui, kenaikan harga BBM subsidi memang akan berisiko dalam jangka pendek. Risikonya misalkan adalah koreksi inflasi yang dimungkinkan mencapai 7,2% di tahun ini.

"Inflasi memang akan naik, bahkan mencapai 7,2%. Tapi itu hanya akan 3 bulan tingginya, dan setelah itu akan turun dan kembali di kisaran 4% dalam waktu 1 tahun," ujarnya.

Selama ini, Agus Marto mengakui, banyak dampak negatif dari ketidakpastian soal kenaikan harga BBM subsidi. Bahkan lembaga rating Internasional S&P sempat menurunkan proyeksi peringkat utang luar negeri pemerintah Indonesia akibat ketidakpastian kenaikan harga BBM subsidi inid.

"Kita hampir kehilangan peringkat investment grade karena ketidakpastian implemetansi kebijakan kenaikan harga BBM," sebut Agus.

Kemudian dari sisi APBN, menurut Agus, defisit anggaran selalu mengancam karena diperlukan dana yang besar untuk membiayai subsidi yang membengkak.

"Cukup akan memberikan jawaban atas persoalan Indonesia selama ini. Soal APBN, karena subsidi jika naik maka akan membuat pembengkakan dan membuat defisit anggaran yang melebihi 3%," sambungnya.

Pemerintah memang berencana menaikkan harga BBM subsidi, yaitu premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar menjadi Rp 5.500/liter.

Namun kenaikan harga BBM subsidi masih menunggu pembahasan Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2013 yang di dalamnya ada anggaran kompensasi untuk rakyat miskin, termasuk bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem) Rp 150 ribu/bulan selama 5 bulan untuk 15,5 juta kepala keluarga (KK) miskin.

(dnl/dnl)