Bakal Calon Direksi BEI Ini Sindir Menteri Rini Soal Privatisasi BUMN

Jakarta - Salah satu bakal calon direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio dengan lantang menyuarakan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mau mencatatkan sahamnya di bursa saham.

Privatisasi BUMN melalui go public ini dinilai Tito sebagai salah satu cara mengembangkan pasar modal domestik.

Tito mengkritik Menteri BUMN Rini Soemarno soal kebijakannya yang lamban mendorong perusahaan BUMN untuk listing di bursa saham.

"Kita memerlukan emiten yang bagus dan berkualitas salah satunya privatisasi, tidak bisa seorang menteri BUMN bilang saya akan memprivatisasikan atau go public-kan perusahaan BUMN kalau pasar bagus, dia harusnya bilang karena saya go public maka market bagus," tegas dia saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Tito menjelaskan, cara Menteri Rini dalam mengembangkan perusahaan BUMN untuk go public juga dilakukan menteri-menteri BUMN sebelumnya.

"Pemerintah itu seharusnya pada satu titik, privatisasi itu salah satu tujuannya mengembangkan pasar modal lokal, banyak menteri BUMN dulu ngomong 'ah saya go public kalau pasar bagus', jangan gitu dong harusnya karena saya go public pasar domestik lebih bagus lagi," kata dia.

Lebih jauh Tito menjelaskan, banyaknya BUMN yang melantai di bursa saham terbukti membawa perkembangan bursa di berbagai negara. Contohnya di Turki, Jerman, China, dan Malaysia. Tak hanya itu, investor lokal diharapkan bisa ikut menjadi pemegang saham perusahaan BUMN.

"Ada go public Malaysia bilang 30% buat pribumi, itu di Jerman di China juga gitu bahkan di Rusia pakai kupon bahkan ada yang mendapatkan gratis, siapa? Dana pensiun veteran, dapen polisi, itu dikasih sahamnya saat go public sehingga ada pemerataan melalui pemilikan, itu ada di negara lain kenapa kita nggak berani," sebutnya.

Tito mengatakan, pihaknya akan berusaha menjadikan banyak BUMN go public dengan berbagai cara.

"Tugas saya mengejar kalau bisa duduk, tidur, di depan istana meminta privatisasi BUMN," tegas dia.

Tito menambahkan, soal privatisasi yang diartikan sebagai penjualan aset negara, dirinya membantah keras.

Faktanya, kata dia, privatisasi meningkatkan efisiensi, pendapatan, dan menambah jumlah personal dan terbukti sukses di seluruh pasar modal dunia.

"Kata siapa (menjual)? Maaf, yang ngomong itu dia nggak ngerti. (Kalau banyak kepemilikan asing) Emang kenapa? Pernah dengar golden share nggak? Satu saham dimiliki pemerintah artinya kita menyebutnya pemegang saham dwi warna, dia bisa menentukan direksi, jadi pemiliknya tetap pemerintah," pungkasnya.

(drk/ang)