Dolar AS Rp 14.000, Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah?

Jakarta - Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukan keperkasaannya terhadap mata uang banyak negara, tak terkecuali rupiah. Dolar AS sudah menembus level Rp 14.000.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menilai penguatan dolar AS terjadi akibat pertarungan mata uang negara-negara besar agar ekonominya tetap tumbuh. China dan AS adalah dua negara yang siap berebut kemenangan dalam perang tersebut.

Setelah krisis keuangan yang menghantam AS pada 2008 silam, berbagai pembenahan kembali dilakukan. ‎Terakhir, untuk menggenjot kembali ekonominya, Bank Sentral AS The Federal Reserve (The Fed) berencana menaikkan suku bunga.

Sementara China tengah memasuki periode perlambatan ekonomi. Diperkirakan ekonominya tahun ini hanya tumbuh di bawah 7%., padahal sebelumnya di atas 10%. Maka dari itu diambillah kebijakan devaluasi mata uang untuk mendorong ekspor.

Kemarin, Bank Sentral China (PBoC) juga mengumumkan penurunan suku bunga sebanyak 25 basis point menjadi 4,6%. Ini juga bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tinggi.

"Sekarang adalah pertarungan global. Negara-negara besar karena negara-negara itu inginkan ekonominya tetap tumbuh tinggi," ungkapnya kepada detikFinance, Rabu (26/8/2015)

Ulah negara-negara besar ini menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Maka tidak salah bila pasar keuangan bergejolak. Saham-saham hampir di semua negara berguguran. Begitu juga yang terjadi di Indonesia.

Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah?

David menegaskan Indonesia hanyalah negara kecil. Hanya 1,6% dari total PDB dunia yang berjumlah Rp 74 triliun. Jadi untuk sekarang, tidak ada yang bisa menggeser Indonesia untuk keluar dari lubang gejolak.

"Kita berada di antara gajah-gajah yang sedang bertarung. Sekarang hanya bisa, ya jangan sampai terinjak," tegasnya.

Menurutnya pemerintah sudah sangat paham akan kebutuhan dari masyarakat dan investor. Adalah realisasi dari rencana yang sudah dicanangkan pemerintah sejak awal tahun. Begitu juga dengan janji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Sekarang ditunggu implementasi pemerintah, seperti rencana untuk mengeluarkan Perpres percepatan pembangunan infrasruktur, itu kan sudah dari bulan Mei.‎ Terus baru ke pembangunannya," jelas David.

"‎Kemudian DPR juga begitu. RUU JPSK baru mau dibahas, harusnya kan dari dulu-dulu. Kita kadang selalu kambing hitamkan global. Padahal sebenarnya dari dalam juga harus dibenahi. Pemerintah, DPR, dan semua elemen bangsa harus tanggung jawab," tegasnya.

Memang, David menilai apa yang dikerjakan pemerintah hari ini tidak akan berdampak banyak terhadap rupiah. Akan tetapi setidaknya, bila Indonesia sekarang ada di tengah badai, maka negara ini tidak sakit parah. Ketika badai itu reda, maka negara bisa kembali lagi berlari kencang mengejar pertumbuhan.

"Jadi sekarang menjaga badan tetap sehat. Siapkan vitamin dan obat yang banyak. Biar bisa langsung lari kencang," pungkasnya.

(mkl/ang)