Gagal Jual Ruas Tol, Waskita Pilih Lepas Saham Anak

Jakarta - PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mewacanakan kembali penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) anak usahanya, PT Waskita Toll Road, yang sempat tertunda tahun ini. Hal ini menyusul divestasi 10 ruas jalan tol yang dimiliki anak usahanya gagal alias kurang diminati oleh pasar.

Direktur Utama Waskita Karya M. Choliq mengatakan, rencana IPO tersebut akan dilakukan jika 10 ruas tol yang tadinya tidak laku, kini ditawarkan langsung ke investor juga tak memenuhi harapan Perseroan, sebagai skema divestasi alternatif yang dipilih Perseroan.

"Jadi proses tender divestasinya kita close, karena tidak mencapai apa yang kita inginkan. Tapi sekarang caranya one on one. Jadi tidak melalui mekanisme tender lagi, Waskita mengejar langsung ke calon investornya. Kondisi terakhirnya, sedang disiapkan melalui mekanisme IPO Waskita Toll Road," kata Choliq kepada detikFinance saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Penawaran saham perdana sendiri diperkirakan paling lambat akan dilakukan pada semester I tahun depan, menggunakan laporan keuangan buku Desember 2017. Namun demikian, dia belum bisa menyebutkan detail mengenai berapa banyak saham yang bakal dilepas, hingga harga saham per lembarnya.

Pasalnya, semuanya masih akan melihat kondisi pasar terlebih dahulu. Yang pasti, Perseroan membutuhkan dana sedikitnya Rp 10 triliun untuk membangun proyek-proyek tol lainnya, baik yang sudah dimiliki konsesinya maupun yang tengah diincar.

"Targetnya semester I tahun depan paling lambat. Berapa banyak uangnya (yang diraup), sangat tergantung dari kebutuhan dan timing pada saat IPO itu dilakukan. Kalau pasar harganya lagi naik, ya sebanyak mungkin," ungkap Choliq.

Seperti diketahui, saat ini Waskita mengelola 18 ruas tol dan berencana menambah tiga ruas baru. Dengan gagalnya rencana divestasi tersebut, perolehan kontrak baru perseroan pun terancam melambat lantaran batal mendapatkan dana segar.

Adapun hingga pekan pertama September, Waskita telah mengantongi kontrak baru senilai Rp 43 trilliun, atau sekitar 72% dari target kontrak baru tahun ini yang sebesar Rp 60 triliun. Target nilai kontrak ini pun sudah direvisi dari sebelumnya Rp 80 triliun karena mundurnya sejumlah proyek. (eds/ang)