Follow detikFinance
Selasa 14 Nov 2017, 21:05 WIB

Soal Perubahan Status Persero Antam Cs, Ini Kata Kementerian BUMN

Danang Sugianto - detikFinance
Soal Perubahan Status Persero Antam Cs, Ini Kata Kementerian BUMN Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Dalam rangka pembentukan Holding BUMN Tambang, 3 BUMN pertambangan bersiap melakukan perubahan anggaran dasar. Lantaran adanya peralihan pemegang saham maka statusnya berubah dari persero menjadi non-persero.

PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) hari ini telah mengumumkan jadwal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Di ketiga undangan tersebut tertulis bahwa ada perubahan status persero menjadi non-persero lantaran ada peralihan saham Negara ke PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai Holding BUMN Tambang.

Namun Deputi Bidang Usaha Tambang, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menegaskan bahwa tidak ada perubahan apapun. Bahkan dia mengatakan undangan tersebut salah ketik.


"Bukan, itu menindaklanjuti PP pengalihan saham pemerintah ke Inalum. Itu undangan yang mana, Itu hanya Antam saja. Mungkin dia nulisnya salah, ya kita benerin," ujar Fajar kepada detikFinance, Selasa (14/11/2017).

Dia menjelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, pengalihan saham Negara ke BUMN lainya memang membuat BUMN tersebut menjadi anak BUMN. Namun karena pemerintah masih memegang saham dwi warna di ketiga perusahaan tersebut maka tidak ada perubahan.

"Statusnya tetap BUMN, itu PP 72 kan ada saham dwi warna segala macam. Dia jadi anak BUMN, tapi mereka ada saham dwi warna jadi diperlakukan seperti BUMN, karena ada saham dwi warna. Mereka yang kuasai juga Inalum, kan Inalum dikuasai sepenuhnya oleh negara. Itu cuma dipindahkan dari negara supaya bisa dikonsolidasikan ke Inalum," jelas Fajar.


DetikFinance mengecek PP tersebut Pasal 1 ayat 2 menyebutkan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh Negara Indonesia. Dengan begitu jika saham Negara dialihkan maka statusnya tak lagi jadi BUMN melainkan anak BUMN.

Namun ketentuannya Negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang disebut dwi warna. Sehingga anak BUMN tersebut diperlakukan sama dengan BUMN.

Harry juga menegaskan bahwa Inalum tidak perlu melakukan penawaran pembelian kembali kepada pemegang saham lainnia (tender offer). Sebab tidak ada perubahan yang berarti.

"Enggak ada perubahan apa-apa, enggak perlu tender offer," tutur Fajar. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed