Selasa, 27 Feb 2018 14:24 WIB
Kembangkan Geopark Ciletuh, Pemprov Jabar Mau Terbitkan Obligasi
Foto: Geopark Ciletuh punya air terjun, perbukitan dan hutan (Rahmaliza/d'Traveler)
Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana menerbitkan obligasi daerah (municipal bond). Dananya akan digunakan untuk pengembangan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Sukabumi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengatakan pihaknya sedang menghitung berapa kira-kira biaya investasi untuk mengembangan geopark seluas 148 ribu hektar tersebut.
"Lagi dihitung investasinya berapa, itu untuk obligasi buat Geopark di Ciletuh," tuturnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (27/2/2018).
Dana hasil penerbitan municipal bond akan digunakan untik pembangunan infrastruktur di kawasan Geopark Ciletuh. Selain itu pihaknya juga membutuhkan dana untuk membangun kawasan perhotelan.
"Pokoknya untuk pengembangan pariwisata," tuturnya.
Pria yang akrab disapa Aher itu juga menyambut baik langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah merevisi aturan penerbitan obligasi daerah. Sebab tahun lalu Pemprov Jabar terkendala ketika ingin menerbitkan obligasi daerah.
"Karena ada tahapannya izin DPRD, ada tahapan izin Kemendagri, diperiksa Kemenkeu, BPKP, BPK. Prosesnya panjang. Yang sulit itu aturan. Sekarang kalau Pemprov Jabar mau nerbitkan obligasi kan harus ada aturan baru yang lebih mudah. Insyaallah akan kita tentukan lagi, mudah-mudahan tahun ini," tutupnya. (hns/hns)
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengatakan pihaknya sedang menghitung berapa kira-kira biaya investasi untuk mengembangan geopark seluas 148 ribu hektar tersebut.
"Lagi dihitung investasinya berapa, itu untuk obligasi buat Geopark di Ciletuh," tuturnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (27/2/2018).
Dana hasil penerbitan municipal bond akan digunakan untik pembangunan infrastruktur di kawasan Geopark Ciletuh. Selain itu pihaknya juga membutuhkan dana untuk membangun kawasan perhotelan.
"Pokoknya untuk pengembangan pariwisata," tuturnya.
Pria yang akrab disapa Aher itu juga menyambut baik langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah merevisi aturan penerbitan obligasi daerah. Sebab tahun lalu Pemprov Jabar terkendala ketika ingin menerbitkan obligasi daerah.
"Karena ada tahapannya izin DPRD, ada tahapan izin Kemendagri, diperiksa Kemenkeu, BPKP, BPK. Prosesnya panjang. Yang sulit itu aturan. Sekarang kalau Pemprov Jabar mau nerbitkan obligasi kan harus ada aturan baru yang lebih mudah. Insyaallah akan kita tentukan lagi, mudah-mudahan tahun ini," tutupnya. (hns/hns)
