(Persero) Tbk (GIAA) yang dianggap terdapat kejanggalan hingga akhirnya dipersoalkan oleh dua komisarisnya.
Garuda memperoleh laba bersih US$ 809,85 ribu di 2018. Perolehan laba berasal dari piutang yang dimasukkan ke pos pendapatan. Hal itu menjadi ramai ketika ada kabar dua komisaris menolak menandatangani laporan keuangan tersebut.
Piutang yang dimaksud berasal dari kontrak kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi untuk pemasangan layanan konektivitas (on board WiFi) dan hiburan pesawat. Nilai kontrak yang ditandatangani Desember 2018 itu mencapai US$ 239,94 juta.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan bahwa laporan keuangan tersebut sebelum dirilis sudah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kita perusahaan publik itu kan harus di-approve di OJK, sebelum kita RUPS kemarin itu OJK sudah harus menyetujui bahwa laporan keuangan kita itu benar dan memang bisa diterima dan itu sudah dilakukan," kata Rini ditemui di Purwakarta, Jumat (26/4/2019).
Dia mengaku heran kenapa laporan keuangan tersebut dipermasalahkan. Apalagi kata Rini laporan keuangan Garuda sudah diaduit oleh akuntan independen yang dapat dipercaya.
"Itu yang saya nggak ngerti kenapa dipermasalahkan, karena secara audit sudah keluar dan itu kan pakai auditor akuntan publik yang independen dan sudah dikenal," paparnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan bahwa yang dibukukan di laporan keuangan adalah nilai kontrak yang sudah menjadi komitmen kedua belah pihak.
"Lah kan nggak apa-apa, sama saja kan seperti begini, kita kan bikin kontrak ini, orang ini yang punya Wi-Fi ini kan internasional. Jadi apa sih yang dibukukan, yang dibukukan itu kita punya kontrak," kata Rini ditemui di Purwakarta, Jumat (26/4/2019).
Dia menegaskan bahwa pendapatan piutang itu tidak dimasukkan ke dalam pendapatan operasional. Setelah pendapatan dari kontrak tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan 2018 maka itu tidak akan dicatat lagi di laporan keuangan 2019 walaupun kontrak berjangka selama beberapa tahun.
Nantinya saat arus kas masuk dari kontrak yang dibayarkan ke Garuda tidak akan dicatat lagi ke laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
"Berarti kalau kita taruh di tahun 2018 kita nggak register lagi 2019 lho. Jadi (misalnya) yang 3 tahun ini sudah kita register di depan. Yang akan ada di 2019 adalah arus kasnya, nilainya," tambah Rini.
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal menyelidiki kejanggalan pada laporan keuangan 2018 PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Bahkan Kementeria Keuangan juga mengaku telah melayangkan surat untuk meminta keterangan auditor yang memeriksa keuangan Garuda Indonesia.
Menanggapi itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan BUMN mengaku siap menjelaskan laporan keuangan Garuda tersebut ke lembaga-lembaga yang berkepentingan.
"Silakan, kalau mau dipanggil silahkan saja dipanggil, nggak ada masalah," kata Rini ditemui di Purwakarta, Jumat (26/4/2019).
Rini mengatakan, pihaknya akan setransparan mungkin terhadap kedua institusi tersebut.
"Maksud saya kalau mau dibicarakan silahkan dibicarakan kita nggak ada yang tertutup kok, semuanya transparan, semuanya responsible," ujarnya.
Rini menegaskan BUMN bakal taat sesuai aturan hukum yang berlaku. "Kita tidak mau melakukan yang macam-macam, nggak ada gitu lho. Jadi semua itu suatu hal yang normal," tambah.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengakui bahwa secara pendapatan operasional Garuda masih rugi.
"Secara operasional memang kita masih rugi, itu memang kita masih rugi secara operasional," kata Rini ditemui di Purwakarta, Jumat (26/4/2019).
Rini mengakui memang masih ada hal yang harus dibereskan di tubuh Garuda untuk bisa benar-benar untung khususnya secara operasional.
"Kita mengakui dari Garuda ini pemberesannya kita harus bereskan banyak sekali. Jadi di tahun 2018 ini memang masih ada kerugian tapi kita bereskan," paparnya.
Namun Rini menegaskan bahwa kondisi Garuda mulai membaik. Apalagi setelah dilakukan sejumlah efisiensi mulai dari pengurangan direksi hingga komisaris. Hasilnya menurut dia mulai kelihatan di kuartal keempat 2018.
Dia menganggap apa yang telah dicapai Garuda di 2018 sudah positif di tengah kondisi industri penerbangan yang kurang bagus.