Keluarga Sampoerna Ingin Bangun 2 Pabrik Kertas US$ 2,6 M

Jakarta - Keluarga Sampoerna tampaknya serius masuk ke bisnis kertas. Selain ingin mewujudkan niatnya membeli Kiani Kertas, Sampoerna juga akan membangun dua pabrik serupa dengan investasi senilai US$ 2,6 miliar."Jadi selain mengambil Kiani, Sampoerna juga sudah menyatakan kepada pemerintah akan membuka dua lagi pabrik baru. Tempatnya sedang dipelajari. Kalau satu pabrik rata-rata US$ 1,3 miliar, maka kalau dua ya sekitar US$ 2,6 miliar," kata Menteri Perhutanan MS Ka'ban.Dengan investasi tersebut, keluarga Sampoerna diharapkan mampu membuka lapangan kerja secara signifikan dan menggerakkan ekonomi daerah. "Pemerintah berkepentingan dalam hal ini," tegas Ka'ban sebelum mengikuti sidang kabinet di Istana Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (28/12/2005).Ia mengaku, pihaknya sudah dua kali bertemu dengan Putera Sampoerna untuk membahas rencana tersebut."Putera Sampoerna sudah dua kali ketemu saya bulan ini. Sudah membicarakan rencana mereka masuk ke bidang hutan tanaman industri dalam hal ini mengambil alih Kiani," ungkapnya. Putera Sampoerna juga sudah menunjukkan keseriusannya dengan memberi garansi dalam bentuk goodwill sebesar US$ 300 juta dua pekan lalu. Gayung pun bersambut. Pemerintah berjanji akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada keluarga Sampoerna meski tidak akan memberikan keistimewaan. "Kita akan mem-back up dan memberi jalan terbaik supaya masalah Kiani selesai. Karena sekarang ini Kiani kondisinya tidak sehat, under capacity," tegas Ka'ban.Dukungan itu antara lain akan diberikan melalui pengadaan bahan baku. Selain itu, pemerintah akan memberi rekomendasi kepada para suplier untuk menjual ke Kiani. "Kita dorong suplier menyediakan bahan baku Kiani. Dan para suplier tidak ada kesulitan lagi dengan Kiani karena cash flow Sampoerna kan baik. Sekarang ini banyak pengusaha HTI yang kehilangan market. Sementara kalau jual ke Sumatera kan ongkosnya mahal. Akan lebih murah kalau ada pabrik di Kalimantan," paparnya.Namun Ka'ban menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan dukungan berupa perluasan hak pengelolaan hutan (HPH). "Nggak, proporsional saja. Nggak ada hak istimewa. Semua sesuai prosedur. Sekarang ini banyak hutan masuk masa tebang. Luas hutan yang siap tebang kurang lebih 200 ribu hektar," tambahnya.Ka'ban berharap, Bank Mandiri dan Prabowo Subianto selaku pemilik Kiani segera menyelesaikan masalah ini. "Itu tergantung Bank Mandiri dan pak Prabowo selaku pemilik. Tapi kalau untuk kepentingan bangsa, saya rasa harus segera selesai. Saya sudah bilang ke Mandiri ini menguntungkan karena kan ada kredit macet di sana," ujarnya. (qom/)