PGAS Blak-blakan Sengketa Pajak Rp 3,06 T, Minta Bayar Nyicil

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 02 Feb 2021 20:45 WIB
Penyaluran gas
Ilustrasi/Foto: dok. PGN
Jakarta -

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) buka suara terkait sengketa pajak Rp 3,06 triliun, dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Corporate Secretary PGAS, Rachmat Hutama mengatakan perseroan akan mengajukan surat permohonan cicilan atau angsuran untuk melunasi sengketa pajak tersebut kepada DJP.

Pasalnya, pihaknya merasa kasus itu membutuhkan cash flow yang cukup besar bagi Perseroan.

"Perseroan akan mengajukan surat permohonan pembayaran cicilan/angsuran setelah menerima surat tagihan dari DJP. Selain itu, Perseroan juga sedang melakukan kajian upaya-upaya lainnya dengan memperhatikan kepentingan terbaik Perseroan," kata Rachmat dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (2/2/2021).

Rachmat mengklaim kasus sengketa perpajakan ini tidak akan mengganggu kegiatan operasional PGAS. Sebab, pihaknya masih memiliki dana siaga (standby loan) yang mencukupi.

"Perseroan masih memiliki fasilitas standby loan yang mencukupi, sehingga kegiatan operasional Perseroan masih dapat berjalan dengan baik," ucapnya.

PGAS telah menerima salinan Putusan Mahkamah Agung (MA) secara resmi dari Pengadilan Pajak untuk 9 perkara pajak. Semuanya terdiri dari 5 perkara pajak terkait PPN Gas Bumi untuk periode tahun 2012, 3 perkara pajak terkait PPN Gas Bumi untuk periode tahun 2013 dan 1 perkara pajak terkait Pajak Lainnya untuk periode tahun 2012.

Sengketa pajak 2012 berkaitan dengan perbedaan penafsiran dalam memahami ketentuan perpajakan yaitu PMK-252/PMK.011/2012 terhadap pelaksanaan kewajiban pemungutan PPN atas penyerahan gas bumi.

Kemudian, sengketa pajak 2013 berkaitan dengan perbedaan pemahaman atas mekanisme penagihan Perseroan. Rachmat melanjutkan, pada Juni 1998 PGAS menetapkan harga gas dalam US$/MMBTU dan Rp/M3. Hal itu disebabkan oleh melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika.

(aid/hns)