Indosat Merger dengan Tri, RI Jangan Sampai Rugi Dua Kali

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Minggu, 26 Sep 2021 19:11 WIB
Indosat Ooredoo
Foto: Dok. Indosat Ooredoo
Jakarta -

Perusahaan telekomunikasi Indosat Ooredoo (Indosat) dan Hutchison 3 Indonesia (H3I) resmi telah melakukan penggabungan usaha alias merger. Hal ini dilakukan pada 16 September yang lalu.

Kini perusahaan gabungan ini diberi nama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison). Nah aksi korporasi merger ini menjadi sorotan, janji kampanye Preside Joko Widodo kembali diungkit.

Salah satu aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Marwan Batubara menyatakan Jokowi ketika ingin maju menjadi presiden di periode pertama pernah mengungkapkan ingin menggembalikan Indosat ke pangkuan Indonesia. Namun nyatanya kini makin menciut dengan adanya merger Indosat dengan Hutchison 3.

Aksi merger ini dinilai Marwan akan membuat Pemerintah Indonesia rugi dua kali. Rugi yang pertama karena terdelusinya kepemilikan pemerintah atas Indosat Oredoo dengan adanya merger. Rugi yang kedua karena tidak adanya kemanfaatan yang besar yang diperoleh pemerintah dari besarnya penguasaan asing atas spektrum frekuensi radio di Indosat dan H3I.

Menurut Marawan yang juga mengaku sebagai mantan karyawan Indosat ini, sejak Indosat dijual oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Singapura, Indosat hanya mau membangun di daerah yang menguntungkan.

Kini, Indosat dan H3I tidak memiliki komitmen untuk membangun jaringan telekomunikasi di daerah yang tidak ekonomis. Padahal masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menikmati layanan telekomunikasi.

"Pemerintah dalam hal ini Kominfo memberikan kesempatan bisnis telekomunikasi di Indonesia kepada Ooredoo selaku pemilik mayoritas Indosat, namun mereka hanya menyasar di wilayah gemuk saja. Kominfo tidak memberikan kewajiban yang sepadan kepada Indosat dan H3I untuk membangun di daerah non ekonomis," papar Marwan dalam keterangannya, Minggu (26/9/2021).

"Padahal mereka menguasai aset bangsa kita yang sangat berharga yaitu frekuensi dalam jumlah yang relatif besar. Ini sangat tidak adil," pungkasnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Marwan kini mewanti-wanti agar pemerintah tidak rugi untuk yang kedua kalinya, Kominfo diminta tegas untuk melakukan evaluasi dan realokasi spektrum frekuensi radio dari perusahaan hasil merger Indosat dan H3I. Hal ini terkait dengan penguasaan spektrum frekuensi radio.

Seperti kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu berdasarkan evaluasi, Kominfo berani menarik spektrum frekuensi radio dari perusahaan hasil merger atau akuisisi XL dan Axis karena besarnya potensi penguasaan spektrum frekuensi radio.

Apalagi sekarang, ketentuan evaluasi dimaksud diatur secara tegas dalam UU Cipta Kerja dan turunannya, dimana Kominfo wajib melibatkan KPPU sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang dalam menjaga kompetisi dan mengawasi persaingan usaha yang sehat.

"Jika melihat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, frekuensi merupakan sumber daya yang terbatas dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari merger Indosat dan H3I ini sudah seharusnya negara mendapatkan kemanfaatan yang besar dari spektrum frekuensi radio," tegas Marwan.

Penguasaan frekuensi oleh negara menurut Marwan merupakan wujud bangsa Indonesia berdaulat. Dia menilai ada kesempatan sebetulnya bagi Jokowi untuk menunjukan ketegasannya dan memenuhi janji politiknya dengan melakukan evaluasi dan realokasi frekuensi perusahaan hasil merger Indosat dan H3I.

"Realokasi bisa menjadi syarat utama Indosat H3I untuk persetujuan merger. Harus ada kebijakan dan ketegasan Pemerintah Jokowi untuk mempertahankan sumber daya frekuensi kita. Sebab frekuensi adalah milik Bangsa Indonesia," ungkap Marwan.

Dia mengatakan harusnya pemerintah melalui Kominfo bisa memberikan izin merger Indosat H3I namun dengan syarat sebagian frekuensi yang mereka kuasai dapat dikembalikan ke Pemerintah. Sebab frekuensi yang besar dan saat ini mereka kuasai tidak dimanfaatkan dengan baik.

(hal/dna)