Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia kerja (Panja) penyelamatan PT Garuda Indonesia (persero). Menanggapi hal tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut baik pembentukan panja.
Menurut dia hal ini merupakan bentuk dukungan konkret dari DPR dalam mengawal proses penyehatan maskapai Garuda.
"Panja merupakan komitmen dan tindaklanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun Rapat Dengar Pendapat yang telah beberapa kali dilakukan antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI," ujar Erick dalam keterangannya, Rabu (16/2/2022).
Dia menjelaskan dukungan politik dari Komisi VI DPR RI sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam menyehatkan kembali kinerja Garuda.
Menurut dia Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR RI akan terus bersinergi dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang dialami Garuda. Erick menyampaikan Kementerian BUMN juga akan memaparkan secara rinci mengenai rencana bisnis dan transformasi Garuda ke depan kepada Komisi VI DPR RI.
"Seperti yang sering saya sampaikan, kita (BUMN) tentu tidak bisa sendirian, ini eranya kolaborasi termasuk dalam memperbaiki kinerja Garuda yang juga memerlukan dukungan Komisi VI DPR RI," jelas Erick.
Dia menyebut komisi VI DPR akan mengawal proses transformasi dan restrukturisasi yang sedang dilakukan Garuda. Erick menyebut transformasi menjadi keharusan bagi Garuda agar mampu bertahan di situasi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi dan juga menatap prospek bisnis pascapandemi.
Tak hanya itu, ucap Erick, Kementerian BUMN juga telah menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti indikasi dugaan korupsi di Garuda.
"Perbaikan menyeluruh dari sisi penegakan hukum dan sisi bisnis bertujuan untuk membuat Garuda ke depan lebih akuntabel, profesional, dan transparan," kata Erick.
Tonton video 'Terlilit Hutang Rp 139 T, DPR Bentuk Panja Penyelamatan Garuda':
