Pemerintah mengungkapkan, kinerja ekspor merupakan salah satu faktor rupiah masih bertahan terhadap dolar AS di bawah tekanan The Fed yang menaikkan suku bunga.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kinerja ekspor yang selalu surplus dalam beberapa waktu belakangan jadi alasan rupiah tidak tertekan.
"Tahun lalu, (ekspor) selama COVID itu US$ 232 miliar. Tahun ini kita hampir US$ 300 miliar. Jadi Anda bisa lihat kinerja ekonomi kita ini jalan," ucapLuhut dalam acara "Welcoming Stronger Investment Post-Pandemic" yang diadakan Permata Bank, Selasa (29/11/2022) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun 2021 ini kita surplus terus sampai sekarang. Itu yang membuat rupiah kita relatif oke di bawah tekanan Amerika yang begitu kencang," lanjutnya.
Luhut juga mengatakan kondisi ekonomi dan politik dunia masih tidak stabil.
"Hubungan China dengan Eropa itu nggak bagus. China sendiri juga punya masalah Anda lihat dan itu juga perlu kita sikapi karena policy dia, itu perlu kita sikapi juga," lanjutnya.
Dolar Amerika Serikat (AS) terpantau masih bergerak galak atas rupiah. Hari ini, Rabu (30/11/2022), satu dolar AS dijual Rp 15.745. Padahal, pada sore hari kemarin dolar AS masih berada di Rp 15.730.
Mata uang Paman Sam ini cenderung terus menekan rupiah dalam seminggu terakhir atau setidaknya sejak hari Senin (28/11). Penguatan dolar AS tak lepas dari memburuknya situasi di negara pesaing utama ekonomi AS, China yang tengah dirundung aksi protes besar-besaran kebijakan zero COVID.
Dalam kesempatan itu juga, Luhut berbicara mengenai pentingnya digitalisasi dalam efisiensi anggaran, salah satunya melalui digitalisasi dengan contoh e-katalog.
"Pembelanjaan pemerintah tahun ini Rp 900 triliun sudah melalui e-katalog. Dan itu menghemat kira-kira 25%-30% dan itu akan menciptakan lapangan pekerjaan dalam negeri," ujar Luhut.
Luhut juga mengklaim bahwa pembelanjaan dengan e-katalog ini hampir tidak ada kepala daerah yang ditangkap masuk penjara karena korupsi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Yang ditangkap itu karena jual beli jabatan. Tapi nanti pelan-pelan kita perbaiki itu, semuanya digitalize," terangnya.
Sebagai informasi, e-katalog atau katalog elektronik merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
(zlf/zlf)