.webp)
Komisi VI DPR RI mempertanyakan urgensi empat BUMN yang berencana IPO. Satu yang paling dikritisi adalah rencana IPO Pertamina Hulu Energi (PHE).
"Yang paling dikritisi, dicermati kawan-kawan, PHE perlu tidaknya IPO. Maka kalau mas Wiko Migantoro (Dirut PHE) tetap yakin, sampaikan sedalam-dalamnya," kata
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/12/2022).
Aria meminta penjelasan, apakah benar dengan langkah IPO ini, negara tidak lagi menguasai terkait persoalan hulu. Ia juga meminta alasan mengapa PHE berencana melakukan IPO.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa butuh pendanaan dari publik, kawan-kawan (DPR) khawatir IPO yang melibatkan dana publik itu, soal kepemilikan yang berakibat pada penguasaan negara terdilusi," jelasnya.
Terkait ini, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan IPO bisa membantu perusahaan mengumpulkan dana serta meningkatkan transparansi.
"Kami menyampaikan beberapa hal, jadi manfaat IPO, selain daripada upaya bisa melakukan pengumpulan dana, tentunya meningkatkan transparansi," jelasnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan untuk mengembangkan wilayah kerja PHE cukup besar. Pada 2022, rencana pertumbuhan organik mencapai US$ 3,7 miliar. Sementara 2023 mencapai US$ 5,5 miliar dan pada 2024 di atas US$ 6 miliar.
"Total rencana capex dalam tiga tahun ini, 2022-2024 mencapai US$ 15 miliar (Rp 234 triliun). Jadi jumlah angka yang sangat besar yang kalau hanya berharap dari sumber cash internal," jelasnya.
Ia berharap dengan langkah IPO, selain mendapat pendanaan dari kreditur, PHE juga bisa mendapat pendanaan dari pasar modal dalam bentuk ekuitas. Transparansi perusahaan juga semakin meningkat.
"Dengan dimilikinya saham PHE ke publik, ini akan meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi, apa yang dilakukan PHE, baik pengadaan, produksi, dan proses-proses lainnya," ujarnya.
Sebagai informasi, empat BUMN akan melantai di bursa saham tahun depan. Keempatnya adalah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Pertamina Hulu Energi (PHE), PalmCo, dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT).
Lihat juga Video: Soal Kebocoran Data, Menkominfo Ngaku Belum Ditanggapi MyPertamina
