Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada Oktober tercatat US$ 390,2 miliar atau setara dengan Rp 6.087,1 triliun (kurs Rp 15.600). Angka ini turun dibandingkan posisi ULN September 2022 sebesar US$ 395,2 miliar atau Rp 6.165,1 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta.
"Secara tahunan, posisi ULN Oktober 2022 mengalami kontraksi sebesar 7,6% yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 6,8% yoy," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (15/12/2022).
Erwin menjelaskan untuk ULN pemerintah per Oktober 2022 tercatat US$ 179,7 miliar atau setara Rp 2.803,3 triliun. Turun dibandingkan periode bulan sebelumnya sebesar US$ 182,3 miliar atau sebesar Rp 2.843,8 triliun.
Dia menyebutkan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 12,3% yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 11,3% yoy.
Menurut dia, penurunan ULN Pemerintah disebabkan oleh pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi.
Posisi pinjaman juga menurun seiring dengan pelunasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman untuk mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas.
Penarikan ULN pada Oktober 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3%), sektor konstruksi (14,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6%).
Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.
Saat ini rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,6%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1%.
"Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,1% dari total ULN," ujar Erwin.
Lihat juga video 'Luhut: Utang RI Rp 7.000 T Masih Kecil, Nggak Masalah':
