Para Menteri Siapkan Kebijakan RI Tanpa COVID-19, Jokowi Minta Hati-hati

ADVERTISEMENT

Para Menteri Siapkan Kebijakan RI Tanpa COVID-19, Jokowi Minta Hati-hati

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 26 Jan 2023 10:49 WIB
Presiden Jokowi ratas soal PPKM Darurat
Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Foto: Biro Pers - Sekretariat Presiden
Jakarta -

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia sudah dicabut. Pemerintah menyiapkan seluruh transisi kebijakan ekonomi tanpa pandemi COVID-19.

Demikian kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).

"Kita memasuki masa transisi. Dari sisi ekonomi, berakhirnya PPKM mengembalikan program sesuai K/L masing-masing," kata Airlangga.

Dengan transisi kebijakan COVID-19 maka anggaran penanganan kesehatan diberlakukan secara reguler ke Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN sebesar Rp 178,7 triliun. Demikian juga untuk program bantuan sosial (bansos) yang kini sudah dikembalikan sebagaimana sebelum pandemi COVID-19.

"Jadi penanganan kesehatan diberikan anggaran sebesar Rp 178,7 triliun dengan anggaran reguler antara lain Kementerian Kesehatan, BPOM dan BKKBN. Kemudian bansos reguler diberikan di 2023 sebesar Rp 476 triliun dan tentunya ini dari program perlindungan sosial," tuturnya.

Program bansos ini terdiri dari program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, program Indonesia pintar, kartu Indonesia pintar kuliah, atensi disabilitas dan lansia, penerima bantuan iuran JKN, kartu pra kerja, serta program subsidi dan pemberdayaan masyarakat.

Sebelumnya ada program pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi (PC-PEN) yang sudah tidak ada lagi tahun ini. Pada 2020 anggaran terserap 83,2% atau Rp 575,8 triliun dari Rp 695,2 triliun, 2021 terserap 88% atau Rp 655,1 triliun dari Rp 744 triliun, dan 2022 terserap 91% atau Rp 414,5 triliun dari Rp 455,62 triliun.

Jokowi Minta Hati-hati

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya berhati-hati dalam memutuskan kebijakan terutama di bidang ekonomi. Orang nomor satu di Indonesia itu tidak ingin ekonomi yang sudah tumbuh baik malah terjerumus ke jurang kelemahan karena salah kebijakan.

"Masa ini adalah masa transisi dan kita tetap harus waspada, hati-hati dalam memutuskan kebijakan utamanya ekonomi," tutur Jokowi.

Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam posisi baik. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 yang tumbuh 5,72% dan diproyeksi akan berlanjut sepanjang 2022 di angka 5,3%.

"Kalau itu tercapai saya kira sebuah prestasi yang sangat baik yang bisa kita capai," tandasnya.



Simak Video "Jokowi Wajibkan Eksportir 'Parkir' Dolar di Indonesia"
[Gambas:Video 20detik]
(aid/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT